DAERAH

6 Bulan Menjabat Bupati Batubara, Zahir didesak segera Isi Jabatan Kepala OPD yang masih Kosong.

*Segera Evaluasi Seluruh Kepala OPD, Khususnya PMD

Bisanews.id-Batubara – 6 Bulan Menjabat Bupati Batubara, Zahir didesak segera Isi Jabatan Kepala OPD yang masih Kosong – Memasuki 6 bulam sejak dilantik menjadi Bupati Batubara pada akhir Desember 2018 silam, Zahir didesak segera mengisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah yang kosong diantaranya dinas PUPR, dinas Pendidikan, dinas Tenaga Kerja, dinas Capil dan BKD.

Pengangkatan kepala OPD tersebut mendesak harus segera dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak sampai terhambat serta program pembangunan berjalan tanpa hambatan sesuai visi misi Zahir-Oqy saat kampanye dalam pilkada setempat tahun 2018 lalu, ujar Tokoh muda Nahdlatul Ulama Sumatera Utara Jasmi Assayuti SHI, MH (Foto) kepada awak media ini pada Minggu (16/6/2019).

Beberapa jabatan kepala OPD yang disebutkan itu selain sudah lama kosong karena ditinggal pensiun oleh pejabat yang bersangkutan juga disebabkan ada oknum pejabat yang tersangkut hukum di KPK serta adapula yang sudah pindah dinas keluar daerah.

Beberapa pimpinan OPD yang kosong tersebut diketahui kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), bahkan ironisnya salah satu kepala OPD tersebut kembali kosong disebabkan Plt kepala OPD tersebut tersangkut hukum karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana pungutan liar oleh Polres Batubara.

Menurut Jasmi, mengacu Surat Edaran Menpan RB RI No. 02/2016  yang melarang kepala daerah mengganti pejabat dijajarannya selama 6 bulan terhitung sejak dilantik dimana Surat Edaran tersebut tembusannnya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

Mengacu surat edaran tersebut, seharusnya Pemerintahan Zahir-Oqy menurut Jasmi sudah bisa mengangkat pejabat yang berkompeten untuk menduduki sejumlah jabatan strategis didaerah itu karena sudah menjabat Sebagai kepala daerah selama 6 bulan.

Selain mengisi jabatan yang masih kosong, lanjut Jasmi yang juga tokoh muda pemerhati pembangunan Sumatera Utara itu, Zahir dinilainya sudah bisa segera melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh kepala OPD serta camat dan para kepala bagian dijajaranya.

Evaluasi dimaksud selain sebagai tolak ukur keberhasilan program kerja juga sebagai upaya melakukan penyegaran birokrasi yang dipimpinnya dengan mengganti pejabat yang dinilai tidak layak serta mengangkat pejabat baru yang lebih memiliki dedikasi dan loyalitas dalam melakukan pengabdian dalam melayani kepentingan masyarakat luas.

Terkait sosok pejabat yang akan ditunjuk menduduki beberapa jabatan yang tengah kosong tersebut, Jasmi yang juga pendiri Yayasan Aswaja Batubara itu menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati karena itu merupakan hak prerogativenya sebagai kepala daerah serta harus diseleksi melalui proses asesment secara terbuka dan transparan.

Desakan tersebut kata Jasmi merupakan bentuk keprihatinan terhadap belum maksimal berjalannya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Batubara tahun 2019 yang hingga kini sudah memasuki akhir triwulan ke II.

SEGERA EVALUASI DINAS PMD

Salah satu OPD yang sangat layak segera dievaluasi adalah dinas pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) yang dinilai memiliki kinerja kurang bergairah.

Penilaian tersebut bukan tanpa dasar, menurut Jasmi persoalan tapal batas desa ada yang belum selesai dan masih bersengketa serta pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa yang masih sangat lemah.

“Programnya tidak lain bimtek dan dalam ruang lingkup seremonial belaka karena masih dalam bentuk pemberangkatan aparatur desa melakukan study banding keluar daerah hingga kepulau jawa, ironisnya lagi hingga kini belum terlihat fitback dari beberapa kali study banding serta bimbingan teknis yang sudah dilakukan itu.

Selain itu, desas desus issu dugaan pungutan liar terhadap dana desa masih saja menyeruak yang hingga kini sulit diungkap oleh penegak hukum karena diduga dilakukan secara terstruktur dan massive.

Namun Jasmi mengingatkan bahwa setiap satu kejahatan yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang sempurna, suatu saat akan menunjukkan titik lemah yang akan menjadi pintu bagi penegak hukum untuk mengungkap dan membongkar praktek yang merugikan keuangan negara tersebut.(THH)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close