DAERAHHEADLINE

F-SMPBB: Hambat TBUPP Sama Dengan Hambat Pembangunan Batubara

Bisanews.id-Batubara-F-SMPBB: Hambat TBUPP Sama Dengan Hambat Pembangunan Batubara-Tokoh Masyarakat yang tergabung dalam Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Batubara (F-SMPBB) berdelegasi ke kantor DPRD Batubara di Jl. Perintis Kemerdekaan Lima Puluh Kota, pada Senin (1/7).

Kordinator F-SMPBB Zulkarnai Ahmad Didampingi Rozali SE dan Fahrul Afandi Banurea beserta belasan orang lainnya yang terdiri dari tokoh masyarakat dan tokoh pemekaran Kabupaten Batubara itu mengaku datang untuk menyampaikan dukungan pembentukan TBUPP (Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan) kabupaten Batubara.

Menurut Zulkarnain, TBUPP yang dibentuk berdasarkan Perbup No. 13 tahun 2019 itu bertujuan guna melakukan percepatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

”Jika ada oknum atau kelompok yang coba menolak atau menuntut TBUPP dibubarkan berarti mereka itu termasuk ingin menghambat jalannya pembangunan”, tegas Drs. Zulkarnain Achmad diamini Rozali saat diterima Ketua Komisi A DPRD Batubara Fahri Meliala didampingi Chairul Bariah, Ponirin dan Ismar Qomri.

F-SMPBB menegaskan minta DPRD setempat tidak sampai bertindak ceroboh dalam mengeluarkan statemant terkait TBUPP supaya tidak menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat.

“Saat ini masyarakat Batubara perlu percepatan pembangunan. Karenanya, bagaimana kita bersama seluruh elemen masyarakat Batubara bahu membahu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bersama seluruh ASN (Aparat Sipil Negara), kerjasama dan dukungan unsur Forkopimda yakni DPRD, Kapolres, Dandim, Kejaksaan Negeri termasuk LSM dan media massa, ujar Zulkarnain.

Zulkarnain juga meminta DPRD ikut serta dalam upaya menciptakan iklim kindusif di daerah itu, Sebab, diBatubara sudah ditetapkan pemerintah pusat sebagai lokasi proyek nasional dan kawasan strategis oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Ini jangan sampai terganggu oleh ambisi politik yang ada sehingga upaya dan tekad Bupati Batubara Ir. H. Zahir, MAP bersama Wakil Bupati Batu Bara Oky Iqbal Frima, SE untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perubahan yang tertunda segera terwujud”, kata Zulkarnain.

Masyarakat Batubara wajib mencegah upaya-upaya yang ingin membuat situasi tidak kondusif. Jika ada persoalan yang menyangkut kebijakan Bupati Batubara Ir. H Zahir, MAP perlu disampaikan secara arif dan bijaksana dan secara santun.

“Jangan menempuh cara-cara yang dapat menimbulkan ketidak-tenangan, ketidak-nyamanan dan dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan”, tambah Rozali.

Perlu disadari Batubara sudah jauh tertinggal dari kabupaten lain. Jika ada hal-hal yang tidak satu pandangan dengan kebijakan Bupati, sampaikan hal itu dengan komunikasi yang baik dan santun. Sebab, Bupati tetap berkomitmen dengan kritikan asal disampaikan secara baik.Tidak malah dapat menimbulkan potensi ketidak-nyamanan dan keresahan sehingga dapat mengganggu percepatan pembangunan Batubara itu sendiri.

“Kita tetap komitmen terahadap demokrasi dan penegakan hukum dan peraturan, tapi komitmen itu hendaknya dilaksanakan dengan penuh kearifan, tanggung jawab dengan cara-cara yang bermoral, tambah Razali.

Sebagaimana diketahui, TBUPP dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019, menurut F-SMPBB hal itu perlu didukung karena sebagai wujud komitmen dan kebijakan Bupati untuk mempercepat pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Batubara.

Jika ada pandangan dan keinginan oknum atau kelompok menolak dan membubarkan TBUPP berarti oknum atau kelompok tersebut sama saja dengan menghambat pembangunan dan percepatan kesejahteraan rakyat.

Artinya, oknum atau kelompok yang menolak TBUPP berarti ada indikasi menghalangi jalannya pembangunan di Kabupaten Batubara. Oleh sebab itu. F-SMPBB siap menghadapi pihak-pihak yang menolak TBUPP karena dapat menghambat jalannya pembangunan itu sendiri, ujar Fahrul yang dikenal sebagai salah satu tokoh OKP itu.

Hari yang sama Komisi A DPRD Batubara juga menerima delegasi masyarakat yang menamakan diri JAMBAK. Mereka minta Bupati Zahir agar mengkaji ulang bahkan membubarkan TBUPP karena dapat merugikan keuangan negara. DPRD diminta tidak mensyahkan anggaran untuk TBUPP.

Ketua Komisi A DPRD Batubara A Fahri Meliala menampung aspirasi yang disampaikan, dan berjanji akan membahas masalah TBUPP dengan Pemkab Batubara. (Thh)

Reporter : Admin

Editor : Burhan Saleh

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close