HEADLINEHUKUM DAN POLITIK

Penambangan Galian C Tanpa Izin Dapat Dipidana Hingga 10 Tahun

Bisanews.id-Batubara-Praktisi hukum Sumatera Utara Ahmad Yani, SH pada Sabtu (05/01/2019) menyatakan bila melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana hingga 10 tahun dan denda hingga Rp. 10 M.

Disebutkan Yani, berdasarkan Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan, Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin usaha pertambangan), IPR (izin pertambangan rakyat) atau IUPK (izin usaha pertambangan khusus) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar’.

Kemudian berdasarkan Pasal 68 ayat (1) disebutkan luas wilayah untuk satu IPR kepada perseorangan paling banyak 1 ha, kelompok masyarakat paling banyak 5 ha dan kepada koperasi paling banyak 10 ha.

Sedangkan pengertian pertambangan disebutkan Koordinator Divisi Hukum dan HAM PB GEMKARA itu mengacu pada undang-undang diatas pengertian pertambangan termasuk pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang antara lain meliputi eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Pada undang- undang tersebut pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan.

“Jadi galian C batu padas di Desa Mangkai Lama termasuk pertambangan mineral, dan aparat penegak hukum diminta segera usut, begitu juga dinas terkait segera meneliti dampak lingkungan dilokasi tambang tersebut”, pintanya.

Ditambahkannya, selain izin IUP dan IPR, pengelola juga harus memiliki izin khusus penjualan dan pengangkutan sesuai Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009.

“Itu yang harus disidik pihak berwajib. Apakah pengelola telah memiliki IUP dan IPR serta izin penjualan dan pengangkutan,” sambung Yani.

Bila melakukan penambangan tanpa izin, menurut Yani, perbuatan pengelola sudah dikategorikan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi ‘illegal mining’. Selain itu perbuatan pengusaha dinilai sangat berpotensi dapat merusak sumber daya alam.

Pengelola pertambangan termasuk galian C berdasarkan Pasal 96 UU No 4 Tahun 2009 memiliki 5 kewajiban diantaranya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Yani mengungkapkan saat melakukan pengamatan bersama wartawan pada satu hari sebelumnya Jumat (04/01/2019), pihaknya tidak ada melihat upaya pengelola penambangan yang melakukan kegiatan reklamasi maupun kegiatan pasca tambang pada lokasi penambangan yang telah ditinggalkan.

Reklamasi adalah upaya pemulihan lingkungan di lokasi penambangan yang harus dilakukan oleh pengelola sebagai tanggung jawab sosial kepada lingkungan dan masyarakat.(Thh).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close