SERGAI | Bisanews.id | Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya mengingatkan aparatur pemerintah agar berani mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat, namun tetap berpedoman pada aturan hukum.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Workshop Integritas Aparatur bertema Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel melalui Pemahaman Hukum dan Integritas Aparatur Pemerintah di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sergai Adlin Tambunan dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H.
Darma Wijaya yang akrab disapa Bang Wiwik mengatakan, pemahaman hukum sangat penting agar aparatur dapat menjalankan kewenangannya secara profesional tanpa menghambat pelayanan publik dan pembangunan.
Ia mengapresiasi dukungan serta pendampingan Kejaksaan Negeri Sergai melalui sejumlah program, di antaranya pendampingan proyek strategis nasional, Jaga Desa, dan Jaksa Sahabat Pendidik.
Menurutnya, sinergi tersebut membantu pemerintah daerah mengantisipasi potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Jangan sampai ketakutan mengambil keputusan menghambat pelayanan dan pembangunan. Tetapi jangan pula semangat melaksanakan program dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Kajati Sumatera Utara Muhibuddin menegaskan bahwa komitmen terhadap kepatuhan hukum dan integritas harus semakin kuat seiring besarnya tanggung jawab penyelenggara pemerintahan.
Ia menyebut pencegahan korupsi harus dilakukan sejak awal melalui kepatuhan hukum, pengelolaan anggaran yang akuntabel, pengamanan aset daerah, pengawasan efektif, serta keteladanan pimpinan.
“Korupsi bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga persoalan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dimulai sebelum penyimpangan terjadi, bukan setelah perkara muncul,” tegas Muhibuddin.
Menurutnya, praktik korupsi dapat menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, mengganggu optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta merusak kepercayaan masyarakat dan iklim investasi.
Karena itu, ia menekankan pencegahan korupsi membutuhkan komitmen bersama, sistem yang kuat, pengawasan efektif, dan keteladanan dari seluruh pimpinan.
Workshop tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Sergai, Sekdakab Sergai Suwanto Nasution, Kajari Sergai Rahmad Isnaini, jajaran pejabat Pemkab Sergai, para camat, dan kepala desa. (MC/Her)
