DELISERDANG I Bisanews.id I Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyalurkan bantuan Anggaran Dana Desa (ADD) dengan nominal setiap desa mendapatkan Rp 1,5 Milyar.
Namun jumlah itu dianggap banyak terkikis, karena harus disalurkan ke 24 program yang sudah disahkan dalam persetujuan yang ada di desa.
“Sudah ada 24 poin yang menyerap ADD itu, dan itu program wajibnya. Jadi sisa ADD yang terkucur ke Desa tinggal Rp 340 juta lebih,” kata Suparyo, Kepala Desa Bandar Khalipah Kec Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang saat memimpin rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) Tahun 2022 di Kantor Desa Bandar Khalipah, Jum’at (28/1/22) malam.
Menurut Kades, terkikisnya ADD yang masuk tersebut sebanyak 80 persen.
Ia menyayangkan adanya titipan dari pihak Pemkab Deli Serdang dalam hal program yang menyebabkan terkikis banyak ADD tersebut.
“Yang 80 persen itu udah diatur semua, bagus semua diatur jadi kami tinggal menikmati aja. Selain itu karena Covid-19 ini semua dan besar terserap kesitu anggarannya,”ujarnya.
Suparyo, sebanyak 80 persen tersebut sudah terpotong untuk ke 24 program yang ada. Salah satu program yang banyak menyerap anggaran itu seperti dana BLT kepada masyarakat yang menyerap sekitar 40 persen, dana Covid-19 maupun mengadaan dan penyediaan Prokes sekitar, hingga poin lainnya.
“Untuk apalagi tinggal sekitar 20 persen, yaudah sekalian aja Pemkab yang mengaturnya. Jadi bantuan itu nggak sesuai, kalau bisa ditolak, bantuan itu saya tolak,”ungkapnya.
Suparyo menganggap sisa Rp 340-an juta itu tidak mampu mengatasi banyaknya permasalahan yang ada di Desa Bandar Khalipah dengan 17 Dusun.
Sehingga banyaknya usulan program perencanaan dan sebagainya dari para Kadus Ketua RT, Ibu PKK dan lainnya dirasa semakin membuatnya galau, sebab akan semakin sulit.
Dirapat Musrembang itu berlangsung, sering mempermasalahkan soal parit, drainase, banjir hingga persoalan lainnya.
“Jadi sisanya itulah mau kita buat kemana, olah raganya disitu, sosialisasinya disitu dan sebagainya. Apalagi mau buat program ke depan. Berat lah kalau untuk drainase atau parit. Kalaupun ada wacana atau program, harus jelas,” keluhnya.
Untuk perbaikan drainase, parit, dianggap menyerap dana cukup besar, Kades mengaku lebih baik diambil alih pihak Pemkab Deli Serdang.
Bahkan ia sudah mengusulkan beberapa diantaranya.
“Akan kita evaluasi soal drainase desa kita. Sebenarnya drainase tinggal sebahagian kecil, yang besar itu ada dibagian Desa Bandar Khalipah wilayah timur. Dusun 8,9, dan 10 itu karena aliran air tidak jalan dan drainase tidak berfungsi, ini persoalnya pak Kadus. Kemudian banyak warga yang nggak mau tanahnya dibuat atau kena pembuatan parit,”jawab Kades atas pertanyaan Kadus.
Hasil musrembang yang melibatkan perangkat desa seperti, Kadus, Ketua RT, BPD, PKK dan lainnya sebagai keterbukaan menyikapi ADD yang ada.
Samsul Nasution dan beberapa orang yang hadir dalam acara itu saat menanyakan solusi dan permasalahan di kawasannya berharap sekiranya Suparya sebagai pengendali utama dari ADD bisa membawa Musrembang ke Kecamatan bahkan penyampaian ke Pemkab Deli Serdang, apalagi masalah kerusakan Jalan Ismail Harun, Pasar 5 Timur.
