MEDAN | Bisanews.id | Wali Kota Medan, Bobby Nasution menegaskan, pemberitaan yang menyebut Medan Kota Terkotor 2022 adalah hoax. Pasalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum merilis terkait predikat Medan Kota Terjorok 2022.
Penegasan itu disampaikan Bobby saat memimpin Rapat Koordinasi Persampahan Dalam Rangka Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Retribusi Sampah (WRS) Untuk Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, yang berlangsung di Balai Kota Medan, Rabu (25/1/2023).
“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum merilis terkait predikat Medan Kota Terjorok 2022. Jadi, saya tegaskan sekali lagi bahwa pemberitaan yang melansir mengenai Medan Kota Terkotor 2022 adalah hoax,” tegas Bobby.
Masalah kebersihan, lanjutnya, merupakan salah satu program prioritas Pemko Medan, agar Ibu Kota Provinsi Sumatra Utara itu keluar dari predikat kota terkotor di tahun 2018.
“Camat dan lurah selalu saya tekankan untuk menjaga kebersihan wilayahnya masing-masing,” ucapnya.
Menantu Presiden Joko Widodo itu juga menginstruksikan kepada Asisten Pemerintahan dan Sosial, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Medan untuk senantiasa memonitor, sehingga camat dan lurah bertanggung jawab penuh atas kebersihan wilayahnya masing-masing.
Selain itu, orang nomor satu di Pemko Medan tersebut berharap agar aplikasi Medan Clean Track (MCT) untuk diaktifkan kembali. Sebab, aplikasi itu merupakan salah satu solusi efektif dalam menangani masalah persampahan di Kota Medan.
Menurut dia, melalui MCT dapat diketahui keberadaan truk sampah secara real time. Selain itu, mampu mengecek rute perjalanan armada, untuk memastikan truk sampah membawa sampah-sampah hingga ke tempat pembuangan akhir (TPA).
“Tolong komunikasikan dengan Dinas Kominfo Kota Medan, agar MCT diaktifkan kembali,” pintanya.
Suami Ketua TP PKK Kota Medan, Kahiyang Ayu, itu minta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan agar melakukan inovasi dalam pengoptimalan peningkatan WRS.
“Jika hari ini pengutipan secara manual kurang efektif, coba pengutipannya menggunakan sistem digital,” harapnya.
Bobby juga minta DLH untuk meningkatkan kualitas kebersihan, agar WRS memahami pembayaran retribusi sebagai kewajiban.
“Jika lingkungan sudah bersih, insya Allah masyarakat dengan senang hati untuk membayar retribusi setiap bulannya. Untuk itu, terus tingkatkan kinerja, berinovasi, dan berkolaborasi dengan kewilayahan,” pungkasnya.
