Jakarta | Bisanews.id | Buntut dari pernyataan pejabat Bharatiya Janata Party (BJP) di India yang menghina Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir umat Islam, masih menggelinding. Selain di India sendiri, di Indonesia riak-riak reaksi juga muncul.
Terbetik kabar massa FPI, Persaudaraan Alumni (PA) 212, hingga GNPF Ulama berencana menggelar aksi bertajuk ‘Bela Nabi Muhammad SAW’ menggeruduk di depan kantor Kedutaan Besar India, Jakarta besok, Jumat (17/6). Aksi itu buntut penghinaan terhadap Nabi Muhammad oleh politisi India.
Ketua DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) Aziz Yanuar membenarkan rencana aksi tersebut. Dia mengatakan peserta aksi yang bakal hadir 3 ribu orang.
“3-4 ribu massa kami targetkan akan menyampaikan aspirasi atas kebejatan dan kebiadaban serta kelakuan model zionis kurang ajar dari India yang tidak tahu diri, yang rasis, fasis dan islamophobia,” kata Azis, kepada wartawan, Kamis (16/6/2022) seperti dilansir detiknews.
Aziz mengatakan sejumlah tokoh FPI dan PA 212 akan hadir, di Buya Ahmad Qurtubi Jaelani, Muhammad alatas, Ali Alatas, Slamet Maarif, Ahmad Shabri Lubis, Khawit Masyhuri, Habib Hanif Alatas, Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin, hingga Abdul Qohar Al Qudsy.
“Kami serukan HENTIKAN ISLAMOPHOBIA di India. Hentikan penindasan terhadap umat Islam di India. Stop penghinaan dan penodaan agama Islam di India. Atau usir Dubes India. Boikot produk India. Usir orang India,” katanya.
Sementara itu, dari poster yang beredar, aksi itu bertuliskan ‘Aksi 1706. Panggilan Jihad Kembali Datang. Aksi Bela Nabi’.
Rencananya aksi akan dimulai Ba’da Salat Jumat. Peserta aksi juga akan melakukan salat Jumat di masjid sekitar Kedubes India.
Sebelumnya, di India BJP telah menangguhkan juru bicaranya Nupus Sharma dan mengusir pemimpin lain yaitu Mr Naveen Kumar Jindal karena membuat pernyataan anti-Islam dan juga membuat marah umat Muslim di India yang menyebabkan bentrokan terjadi di negeri itu.
BPJ — sebuah partai nasionalis Hindu — mengatakan bahwa pernyataan terkait Nabi Muhammad SAW itu tidak mencerminkan posisi pemerintah dan komentar itu dibuat oleh elemen pinggiran.
