BATU BARA | Bisanews.id | Pemkab Batu Bara hanya boleh memberikan insentif setiap tahunnya kepada guru-guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yang lembaganya sudah terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) alias legal.
Hal itu ditegaskan Bupati Batu Bara, Ir. H. Zahir, M.AP, menanggapi keluhan para guru MDTA yang tahun ini belum dibayar insentifnya, saat acara Ramah Tamah dan Silaturahmi Guru MDTA, di Pendopo Perjuangan, Desa Empat Negeri, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Selasa (07/11/2023).
Bupati mengatakan, pemberian insentif dapat dilakukan jika guru MDTA di bawah lembaga yang sudah terdaftar di Kemenag. Jika tidak seperti itu, nanti akan menjadi temuan BPK RI.
“Saya mau memberikan insentif jika ada lembaga yang legal. Jadi, Kemenag harus membantu kita untuk melegalkan lembaga MDTA. Dan kenapa insentif itu kecil, karena insentif itu hanya bentuknya bantuan yang sesuai dengan kemampuan keuangan,” ujar Zahir.
Bupati menegaskan kepada seluruh guru MDTA dan PNS di lingkungan Pemkab Batu Bara untuk tidak berfoto dengan simbol yang melambangkan angka, mengingat saat ini telah memasuki tahun politik. Hal itu dilakukan untuk menjaga netralitas.
“Hari ini per tanggal 7 November 2023 telah ditetapkan daftar calon tetap kabupaten, provinsi, DPR-RI, serta capres dan cawapres. Saya mengimbau jika berfoto untuk hati-hati. PNS fotonya harus hati-hati dan harus netral,” katanya.
Sementara itu, perwakikan guru-guru MDTA yang juga Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Batu Bara, Al Muhadri mengucapkan terima kasih atas insentif yang diberikan.
“Kami butuh perhatian, bimbingan, dan juga butuh harapan dari Pemkab Batu Bara. Dengan itu kami semakin semangat berjuang dan membentuk para generasi yang kita persiapkan dari awal untuk masa-masa yang akan datang,” ucap Muhadri.
