MEDAN | Bisanews.id | Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kinerja penanganan Tuberkulosis (TBC) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sergai. Penyerahan LHP berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Senin (29/12/2025).
Bupati Darma Wijaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK atas pelaksanaan pemeriksaan kinerja terhadap program penanganan TBC di Sergai. Ia menilai LHP tersebut menjadi pijakan penting dalam memperbaiki tata kelola dan manajemen program kesehatan daerah.
“LHP BPK ini menjadi dasar perbaikan tata kelola dan manajemen program penanganan TBC ke depan, sehingga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pasien TBC, dapat terus ditingkatkan,” ujar Darma Wijaya.
Ia menegaskan komitmen Pemkab Sergai dalam menuntaskan permasalahan TBC. Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, di antaranya skrining TBC di sejumlah pesantren serta di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di wilayah Sergai.
Menurutnya, TBC masih menjadi tantangan serius kesehatan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah. Oleh karena itu, rekomendasi yang termuat dalam LHP BPK dinilai sangat penting sebagai dasar penyusunan langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan.
“Melalui pemeriksaan kinerja ini, kami dapat melihat secara objektif kekuatan dan kelemahan, sekaligus peluang dan tantangan dalam upaya penuntasan TBC di Sergai,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja tersebut merupakan bagian dari rencana kerja tahunan BPK RI dan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.
Ia mengungkapkan, pemeriksaan kinerja penanganan TBC dilakukan mengingat Indonesia masih menempati peringkat kedua dunia dengan beban kasus TBC tertinggi. Selain itu, angka insidensi TBC dinilai masih tinggi dan cenderung meningkat, sehingga penanggulangan TBC menjadi prioritas nasional sekaligus program quick win pemerintah.
“Pemeriksaan ini bertujuan menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pemberantasan TBC, yang meliputi penguatan komitmen daerah, intensifikasi pelayanan kesehatan, serta penguatan data dan informasi,” jelasnya.
LHP yang disampaikan, lanjut Paula, memuat sejumlah temuan dan rekomendasi yang diharapkan dapat mendorong perbaikan tata kelola dan manajemen program penanganan TBC, sehingga kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien semakin optimal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur Sergai Johan Sinaga, SE, MAP, Kepala Dinas Kesehatan Sergai dr. Yohnly B. Dachban, Kepala Bappedalitbang Sergai Rusmiani Purba, SP, M.Si., jajaran BPK Sumut, serta para kepala daerah dan perwakilan instansi terkait lainnya.
(Herry)
