SAMOSIR | Bisanews.id | Wakil Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon menyesalkan lambannya proses pemecahan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir.
“Kami menyesalkan lambatnya proses pemecahan sertifikat tanah, khususnya di BPN Kabupaten Samosir,” kata Nasip, Kamis (19/5/2022), menjawab wartawan terkait keluhan masyarakat atas pelayanan BPN Samosir.
Dikutip dari rilis Grup WhatsApp Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut, Nasip meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN RI mengevaluasi kinerja BPN kabupaten/kota yang lambat melayani pemecahan sertifikat tanah.
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Samosir itu juga mengaku sering mendengar keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan di kantor BPN Samosir.
“Paling sering itu, keluhan tentang lambatnya proses pemecahan sertifikat tanah di BPN Kabupaten Samosir tidak mendukung program pemerintah pusat”, ujarnya.
Permasalahan ini, lanjutnya, juga berdampak pada kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Samosir. “Saat ini mengalami penurunan, karena keterlambatan dalam proses pemecahan sertifikat tanah tersebut,” bebernya.
Dikatakannya, proses pengurusan sertifikat tanah berkaitan dengan sektor lainnya. Karena itu jangan dipersulit, seperti perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Kantor BPN Samosir, Khoirun Nisa, ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (19/5/2022), melalui telepon dan pesan WhatsApp belum memberi jawaban.
