Medan | bisanews. Id | Anggota DPRD Medan dari Fraksi Hanura Komisi 2, Janses Simbolon, melontarkan kritik tajam saat menanggapi aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan dalam pertemuan di ruang Badan Musyawarah DPRD Medan, Senin (8/9/2025).
Pertemuan itu dipimpin langsung Ketua DPRD Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.PdB, didampingi Wakil Ketua H. Rajudin Sagala serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Dan turut hadir Ketua Umum HMI Cabang Medan periode 2025–2026, Cici Indah Rizky, bersama pengurus serta anggota HMI.
Dalam kesempatan itu, Cici Indah Rizky menyampaikan lima pokok aspirasi mahasiswa. Ia menekankan, suara yang dibawa HMI tidak hanya mewakili mahasiswa, tetapi juga keresahan masyarakat luas.
Selanjutnya dipenyampaiannya, Janses menyinggung adanya dugaan oligarki dan perusahaan-
perusahaan yang dibackup sehingga aspirasi masyarakat sulit diperjuangkan.
Ia juga menyoroti proses penandatanganan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang disebutnya kerap berbelit.
“Kebanyakan selama ini memang kepentingan pribadi. Untuk menekenkan biar supaya RDP aja pun susah. Nah, ini yang kita nggak mau. Oligarki itu tidak lebih utama ketimbang masyarakat Kota Medan,”kata Janses dengan nada tegas.
Pernyataan itu terkesan menyindir pimpinan dewan, mengingat penandatanganan RDP merupakan kewenangan Ketua DPRD.
Bahkan saat Janses menyampaikan tanggapan asprasi mahasiswa tersebut, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen terlihat berusaha mengakhiri jalannya penyampaian.
Kritik Oligarki dan Perusahaan Bermasalah
Janses mengingatkan agar DPRD Medan tidak menjadi perpanjangan tangan kepentingan segelintir pengusaha.
Ia menyebut banyak keluhan warga yang tidak diakomodir oleh perusahaan, mulai dari persoalan tenaga kerja hingga keberadaan pabrik yang menimbulkan masalah.
“Masyarakat menolak dioperasikan lagi pabrik itu. Mati pun saya siap mengorbankan nyawa untuk menutup pabrik nakal tersebut,” tegasnya.
Ia meminta agar anggota DPRD Medan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat hanya karena perbedaan partai atau ego politik.
HMI Bersinergi
Janses juga merespons positif ajakan HMI Cabang Medan untuk bersinergi dengan DPRD. Menurutnya, kolaborasi itu bisa dilakukan sepanjang sesuai aturan dan mekanisme.
“Kami siap berkolaborasi dengan HMI. Tetapi tentu harus sesuai mekanisme yang ada di DPRD,” katanya.
Ia mengaku pada periode sebelumnya DPRD kurang maksimal memperjuangkan aspirasi karena kondisi pandemi Covid-19. Namun di periode sekarang, ia berkomitmen lebih vokal menyuarakan kepentingan rakyat.
Guru Honorer
Selain masalah perusahaan, Janses turut menyinggung nasib guru honorer. Ia menegaskan Komisi II DPRD Medan tidak pernah mundur dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer, salah satunya melalui RDP bersama Aliansi Guru Honorer Bersatu.
“Percayalah, kami tetap berkomitmen. Kalau ada yang mengatakan guru adalah beban negara, saya justru bilang sebaliknya: Sri Mulyani adalah beban Tuhan,” ujar Janses lantang.
Pernyataan keras Janses tersebut mendapat sorakan mahasiswa yang hadir. Ia menegaskan DPRD Medan harus berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan oligarki dan perusahaan bermasalah.
Klarifikasi Ketua DPRD Medan
Saat dimintai tanggapan, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen membantah tudingan tudingan tersebut.
“Nggak ada itu,” kata Wong singkat kepada wartawan. (rel/ayu)
