MEDAN | Bisanews.id |Jelang Ramadan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Sumut, Sabtu-Minggu (2-3/3/2024), meninjau ketersediaan pasokan dan harga beras di Pasar Petisah dan Pasar Simpang Limun, Medan.
Ikut dalam kegiatan itu
Kepala KPPU Kantor Wilayah I Sumatera Utara Ridho Pamungkas, Kasubdit 1 Indag Polda Sumut AKBP Bambang Rubianto, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Sujiatmiko, dan perwakilan Bulog Divre Sumut.
Ridho mengatakan, Badan Pangan Nasional telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog Rp11.500 per kg untuk zona 2 (meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan).
Namun, ujarnya, berdasarkan tinjauan di Pasar Simpang Limun, ditemukan beras SPHP Bulog dijual secara eceran dengan karung lain di kisaran Rp13.500 sampai Rp14.000 per kg. Sedangkan untuk beras SPHP kemasan 5 kg dijual Rp64.000 atau setara Rp12.800/kg.
Kata Ridho, pedagang mengaku memperoleh beras tersebut dari agen (tidak langsung dari Bulog) dengan harga Rp620.000 per karung isi 50 kg atau Rp12.400 per kg, sehingga tidak mungkin bisa menjual sesuai HET.
Sementara pantauan di Pasar Petisah, ujarnya, diketahui harga beras medium Rp14.000 – Rp15.000 per kg. Sedangkan beras premium dijual Rp17.000 per kg.
Dijelaskan Ridho, pedagang mengaku mereka tidak menjual beras SPHP dari Bulog. Karena, pendistribusian beras SPHP Bulog dilakukan melalui mekanisme operasi pasar yang diadakan PD Pasar dan PT Pilar selaku distributor.
Dia menuturkan, dibanding minggu sebelumnya, harga beras juga telah mengalami penurunan, di mana pedagang pernah menjual di harga Rp15.500 per kg. Diprediksi, harga beras akan terus mengalami penurunan seiring dengan masuknya masa panen raya yang diperkirakan Maret sampai Mei.
Menanggapi hasil temuan tersebut, Ridho mengatakan, masih terdapat masalah dalam pendistribusian beras SPHP Bulog.
“Hal ini menyebabkan tujuan Bulog menggelontorkan beras ke pasar untuk mengendalikan harga tidak tercapai,” terangnya.
Terkait hal itu, kata Ridho, pihaknya akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada 5 Maret 2024, dengan menghadirkan Satgas Pangan Polda Sumut, Bank Indonesia, OPD) Pemprov Sumut, serta para pelaku usaha kilang beras, distributor, hingga pengecer.(ayu)
