BATUBARA l Bisanews.id | Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus genjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor pajak.
“Saat ini kita Bapenda Kejar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dua perkebunan dari pembangunan jalan tol di Kabupaten Batubara,”ujar Kabid Penagihan Bapenda Kabupaten Batubara Fadly Agustian pada acara dialog interaktif yang digelar Wappress, Kamis (10/3/22) di Cafe D Contener Taman Kota, Kelurahan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Sumatra Utara.
Dijelaskan,BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual.
BPHTB merupakan salah satu jenis biaya provisi, sebab di dua perkebunan PTPN IV dan PT Socfindo ada nilai ganti rugi atas tanah dan itu kembali kepada daerah, sesuai surat Kementerian PUPR. Besaran BPHTB yaitu 5 persen dari harga, dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
“Ini sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp 60 juta untuk setiap wajib pajak,”jelasnya.
Fadly, masalah penerimaan pajak daerah, ketika tahun 2019 terget itu hanya 60 M realisasinya 97 M. Tahun 2020 target itu 130 M realisasinya 131 M. Pada tahun 2021 terget 110 M realisasinya 136 M. 2022 target 100 M sampai sekarang masih yang kita terima 5 M realisasinya,ini sudah Bulan Maret,” ungkapnya.
Dialog interaktif yang digelar Wappress bertemakan “Tata Kelola Aset Daerah Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Pengelolaan Aset yang Baik, Benar dan Menguntungkan”.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Ka BPKAD diwakili Nouval Marpaung Kabid Aset,
Ketua Kadin Batubara H OK Faizal Abd Djalil SE, tokoh masyarakat, Ketua PWI Alpian dan wartawan yang tergabung dalam wadah Wappress.
