MEDAN | Bisanews.id |Pemko Medan telah memberikan dukungan sepenuhnya, khususnya kepada Polrestabes Medan dan TNI, agar dapat secara efektif memberantas tindakan premanisme, serta pelaku begal, yang sangat mengganggu citra Kota Medan yang aman dan nyaman.
Hal itu disampaikan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, dengan agenda Tanggapan Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, di Gedung DPRD Medan, Senin (26/6/2023).
“Selain itu, bentuk dukungan lainnya juga kita lakukan melalui pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk bersama-sama secara kolaboratif membangun sistem keamanan lingkungan termasuk melalui siskamling terpadu,” kata Bobby.
Kemudian, dia mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan dari F-PDI Perjuangan atas rencana menaikkan honor kepala lingkungan sesuai UMK.
“Mudah-mudahan rencana ini mulai dapat diterapkan pada tahun anggaran 2024, sehingga nantinya dapat mencerminkan peningkatan kinerja pelayanan publik di tingkat kelurahan yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, menanggapi pertanyaan tentang sejauh mana penggunaan sistem online dalam perhitungan potensi dan pembayaran pajak maupun retribusi daerah, seperti di rumah makan dan restoran yang disampaikan F-PAN, Bobby menjelaskan, sistem online pajak daerah telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir.
Dikatakannya, sistem online dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah (SIMP4D), dan sudah terkoneksi secara real time dengan bank.
“Di samping itu juga penerapan sistem perekam data transaksi wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir bekerja sama dengan Bank Sumut dan BNI sejak tahun 2021 sampai saat ini,” terangnya.
Menanggapi perlunya meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang ditanyakan Fraksi Partai Gerindra melalui Haris Kelana Damanik ST MH, Bobby mengungkapkan, Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dengan berbagai kegiatan, antara lain pembentukan kelompok usaha bersama bagi keluarga tidak mampu.
“Pemko Medan juga memberikan pelatihan berusaha bagi keluarga miskin/prasejahtera, pemberian bantuan sosial tunai bagi penyandang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kemudian, pemberian bantuan sosial tunai bagi anak di luar panti, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi keluarga miskin/tidak mampu, serta pemberian bantuan sosial terhadap kelompok rentan,” paparnya.
Dalam rapat paripurna yang dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Bobby kemudian menanggapi pernyataan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) agar gaji insentif guru honor penyalurannya dilakukan setiap bulan. Bobby mengaku, Pemko Medan sedang membuat skema untuk itu.
“Sedangkan mengenai usulan agar guru honorer yang sudah lama mengabdi dapat diangkat menjadi ASN dalam bentuk P3K, dapat dijelaskan bahwa pengangkatan P3K yang berasal dari tenaga honorer telah menjadi program berkelanjutan Pemko Medan,” ungkap Bobby yang didampingi Wakil Wali Kota H Aulia Rachman dan Sekda Wiriya Alrahman.
Terkait permintaan Fraksi Partai Golkar agar Pemko Medan mengevaluasi kinerja perangkat daerah yang belum maksimal dalam capaian realisasi pendapatan dan belanja, Bobby menuturkan, pada prinsipnya evaluasi telah dilakukan secara berkala terhadap kinerja perangkat daerah agar mereka dapat bekerja lebih optimal lagi, terutama dari sisi serapan belanja daerah.
