Medan | Bisanews.id |Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Bupati Sergai H. Darma Wijaya saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan 33 pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Kamis (19/6/2025), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan program nasional tersebut, termasuk dalam penyediaan lahan bagi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai MBG sejalan dengan komitmen daerah dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
“Kami sudah melakukan serangkaian persiapan sesuai kebutuhan dan mendorong seluruh perangkat daerah untuk berkolaborasi lintas sektor. Program ini bukan hanya menyasar perbaikan gizi anak-anak, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, khususnya bagi pelaku usaha lokal,” ujar Darma Wijaya.
Ia menambahkan, Pemkab Sergai juga akan mengintegrasikan program ini dengan penguatan sektor pertanian dan UMKM pangan lokal sebagai bagian dari ekosistem penyediaan bahan makanan bergizi.
“Kami percaya, investasi pada gizi anak adalah investasi pada masa depan bangsa. Karena itu, Sergai siap menjadi bagian dari keberhasilan program ini,” tegasnya.
Komitmen Pemkab Sergai ini mendapat apresiasi dari Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. Dalam sambutannya, Gubernur mendorong seluruh pemerintah daerah di Sumut agar segera menyiapkan lahan minimal 800 meter persegi per titik untuk pembangunan SPPG.
“Program ini bukan hanya soal gizi, tapi juga membuka peluang ekonomi. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran besar, antara Rp7 hingga Rp10 miliar per unit per tahun. Jika semua target tercapai, total nilai program ini di Sumut bisa mencapai Rp17,6 triliun,” kata Bobby.
Ia juga mengajak pemerintah daerah melibatkan yayasan dan BUMD sebagai mitra penyelenggara SPPG, seraya menekankan perlunya mengatasi kendala teknis, seperti pemahaman proses pengajuan dan kesiapan lahan, yang selama ini menghambat percepatan program.
Senada dengan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk Sumut tergolong besar karena ditargetkan membangun 1.762 unit SPPG hingga akhir 2026. Hingga pertengahan tahun ini, baru 65 unit yang beroperasi.
“Jumlah yang besar ini adalah peluang, bukan beban. Kami juga membuka peluang kemitraan dengan pelaku usaha lokal, baik dalam penyelenggaraan SPPG maupun penyediaan bahan makanan bergizi,” ungkap Dadan.
Acara penandatanganan nota kesepahaman ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj. Sekdaprov Effendy Pohan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara atau yang mewakili.(Herry)
