MEDAN | Bisanews.id | Ketua KNPI Sumut, Ahmad Khairuddin menyesalkan ucapan Koordinator Lapangan Aksi Unjuk Rasa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bersatu (GMPB) Kabupaten Labusel, Andy Sahputra Nst, saat berdemo di kantor DPRD Labusel, Kamis (9/6/2022) lalu, dan viral di media sosial (medsos).
Ahmad menilai ucapan Andy tersebut sebagai sarkas (mengandung cemoohan). Menurut Ahmad, ucapan tersebut mengarah kepada pelecehan DPRD Labusel.
“Tentunya ucapan atau orasi di dalam aksi unjuk rasa harus juga memenuhi aturan hukum serta adab. Mengkritisi boleh saja disertai dengan data dan fakta. Namun tentunya harus disampaikan dalam format yang tepat, ujaran yang beradab, serta data yang kongkrit,” kata Ahmad yang juga politisi PAN Sumut, Minggu (12/6/2022).
Menurut dia, unjuk rasa GMPB itu adalah aksi yang biasa dilakukan elemen masyarakat karena merasa tidak puas terhadap kinerja aparat pemerintahan.
“Normanya, kan sebagai sosial control. Namun tentu harus dalam koridor yang benar. Jika ada yang menyampaikan statemen dengan sarkas atau mengarah pada pelecehan parlemen, tentu hal ini bisa menjadi delik aduan. Tentunya ini sangat disesalkan. Hal-hal seperti ini tentunya tidak perlu terjadi,” ujarnya.
Karena itu dia meminta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Labusel memberikan sikap terhadap hal tersebut. Ini penting untuk menjaga marwah DPRD Kabupaten Labusel.
Sementara itu pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Irfan menyebutkan, diperlukan tindakan tegas secara hukum untuk memberikan pemahaman terhadap penyampaian pendapat di muka umum. Statemen yang cenderung melecehkan parlemen secara kelembagaan harus diproses secara hukum.
“Aksi unjuk rasa, ya, memang diizinkan, tapi tidak dilakukan dengan cara-cara yang merendahkan harkat, martabat dan marwah lembaga seperti DPRD. Ini tentu akan bisa menjadi pembelajaran. Tentunya pihak DPRD Labusel yang harus memberikan sikap,” kata Irfan.
