SERGAI | Bisanews.id | Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Adlin Tambunan, membuka Pelatihan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelatihan tersebut menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tepat, terukur, dan berkualitas.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Adlin Tambunan menegaskan bahwa LPPD merupakan instrumen penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
“LPPD merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Namun, saya tegaskan LPPD tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif yang harus diselesaikan setiap tahun,” tegasnya.
Menurut Adlin, penyusunan LPPD yang baik akan menghasilkan data dan informasi yang akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam proses evaluasi, perbaikan, serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui pelatihan ini, ia berharap seluruh peserta semakin memahami pentingnya penyusunan LPPD yang berkualitas serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemkab Sergai terus berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik demi mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Sergai, Ikhsan, AP., M.Si., melaporkan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan LPPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sehingga tata kelola pemerintahan semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia menjelaskan, kegiatan yang dikemas dalam bentuk desk atau coaching clinic tersebut diikuti oleh para kepala bidang dan pejabat fungsional perencana dari seluruh perangkat daerah. Selain itu, pelatihan juga melibatkan Tim Verifikator dari Inspektorat untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta verifikasi terhadap proses penyusunan LPPD.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nina Deliasa, S.Sos., M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. H. Kaharuddin, M.M., para Staf Ahli Bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta peserta pelatihan.
Hadir pula sebagai narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Cindarkasih, S.Kom., M.Si., Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Wilayah I, Rita, S.Sos., M.Si., Analis Kebijakan Ahli Madya, Yuditha Hardini, S.Psi., MHRM., Analis Kebijakan Ahli Madya, serta Indah Dwi Oktasari, S.IP., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Subbagian Tata Usaha. (MC/Her)
