BATU BARA | Bisanews.id | Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Batu Bara dalam upaya peningkatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Jumat (15/09/2023).
Kunker dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. Ikut serta sejumlah Anggota Komisi IV, di antaranya dari Fraksi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, dan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah.
Dalam sambutannya Andi memaparkan program dan pencapaian PSR di seluruh provinsi dari 2017 sampai 2023.
Di kesempatan ini juga, Komisi IV DPR RI, Ditjen Perkebunan Kementan dan Bupati Batu Bara melakukan diskusi bersama masyarakat untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Dalam diskusi itu diungkapkan, program PSR adalah upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tua dan tidak produktif dengan benih unggul yang berkualitas. Melalui program ini para petani sawit akan mendapatkan bantuan Rp30 juta setiap hektar.
Dalam keterangannya, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyebut terdapat kendala-kendala dalam hal sosialisasi. Masyarakat dinilai kurang memahami program PSR tersebut. Karena itu, meminta Dinas Perkebunan di daerah untuk lebih aktif menyosialisasikan agar para petani dapat mengikuti program tersebut dengan memenuhi 2 poin persyaratan yang lebih mudah dipahami.
“Dulu ada 21 persyaratan, dan sekarang hanya tinggal 2 persyaratan, antara lain masalahnya di LHK dan BPN. Dan nanti akan dikoordinasikan agar lebih cepat,” jelas Sudin.
Bupati Batu Bara, Zahir mengatakan belum banyak yang memahami PSR karena petani termakan isu-isu yang menyebabkan mereka takut untuk mendapatkan dana dari program PSR.
“Tidak hanya sawit yang sudah 25 tahun, tetapi sawit yang berumur 7 tahun produksinya masih rendah, karena bibitnya tidak baik, itu boleh mendapatkan PSR,” ungkap Zahir.
Dijelaskannya, secara nasional program PSR 2023 menargetkan 180 ribu hektare lahan perkebunan sawit rakyat, 500 hektare di antaranya ada di Batu Bara.
