Guru Besar USU OK Saidin: Jembatan Kampus dan Industri Tak Akan Berarti Tanpa Ketersediaan Lapangan Kerja

Guru Besar USU OK Saidin: Jembatan Kampus dan Industri Tak Akan Berarti Tanpa Ketersediaan Lapangan Kerja
Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum. (kanan) berfoto bersama Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D. (Foto: Ist)

Azrin Marydha

Jakarta | Bisanews.id | Apa yang dilakukan anak muda ketika tidak memiliki pekerjaan? Di Korea Selatan, semakin banyak generasi muda yang menjawab dengan kalimat sederhana: “Hanya beristirahat.”

Fenomena ini bukan sekadar gambaran tentang perubahan gaya hidup anak muda. Bank of Korea mencatat, proporsi penduduk berusia 20–34 tahun yang masuk kategori tidak bekerja dan hanya beristirahat meningkat tajam, dari 14,6 persen pada 2019 menjadi 22,3 persen pada 2025. Ironisnya, jumlah mereka yang memiliki gelar sarjana juga terus bertambah.

Fenomena tersebut menjadi catatan bagi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum, saat nengikuti Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTNBH) di Universitas Negeri Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia mencatat, Indonesia berpotensi menghadapi persoalan serupa apabila ekspansi pendidikan tinggi tidak berjalan seiring dengan pertumbuhan lapangan kerja berkualitas.

“Ekspansi pendidikan tinggi yang lebih cepat daripada penciptaan pekerjaan baik selalu berakhir dengan gejala yang sama: antrean panjang, setengah-pengangguran, dan pada akhirnya, keputusasaan,” tegasnya.

Gelar Sarjana Bertambah, Antrean Kerja Kian Panjang

Disebutkan, gejala tersebut bukan lagi ancaman yang jauh dari Indonesia. Persoalan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dan ketersediaan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi telah terlihat dalam berbagai indikator ketenagakerjaan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 1,03 juta penganggur lulusan universitas pada Mei 2026. Sementara itu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan sekitar delapan juta sarjana bekerja di bawah tingkat kualifikasinya.

Lebih memprihatinkan lagi, puluhan ribu lulusan pendidikan tinggi, mulai dari jenjang S1 hingga S3, bahkan telah berhenti mencari pekerjaan karena kehilangan harapan untuk mendapatkannya.

Untuk menjelaskan persoalan tersebut, Saidin menggunakan model kompetisi pasar kerja yang dikembangkan ekonom Lester Thurow. Dalam model ini, persaingan tenaga kerja bukan semata-mata berlangsung dalam perebutan tingkat upah, melainkan dalam memperebutkan posisi di dalam antrean pekerjaan.

Ketika jumlah pekerjaan berkualitas tidak bertambah, lulusan sarjana akan mengambil pekerjaan yang sebelumnya dapat diisi lulusan SMA. Akibatnya, lulusan SMA terdorong ke sektor informal. Rantai persaingan ini terus bergerak ke bawah dan memperbesar ketidaksesuaian antara pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan.

Belajar dari Jerman dan Singapura: Kampus Harus Terhubung dengan Dunia Kerja

Saidin mengajak melihat pengalaman Jerman yang dinilai berhasil membangun hubungan lebih erat antara pendidikan tinggi dan dunia industri.

Jerman memiliki 1.890 program studi ganda atau duales Studium yang mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pengalaman kerja di perusahaan sejak mahasiswa memulai pendidikan. Model ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga membangun kompetensi praktis dan hubungan profesional dengan dunia usaha.

Dukungan industri terhadap model tersebut juga terus meningkat. Tawaran kerja sama dari perusahaan tercatat hampir tiga kali lipat dalam dua dekade, dari 18.200 pada 2004 menjadi sekitar 52.000 pada 2024.

Singapura juga memberikan pelajaran penting. Di Singapore Management University, sebanyak 61,4 persen lulusan yang bekerja penuh waktu telah menerima tawaran pekerjaan sebelum menyelesaikan studi. Bahkan, hampir sepertiganya bekerja di perusahaan tempat mereka menjalani program magang.

Namun, Saidin mengingatkan bahwa keterhubungan kampus dengan industri bukanlah jawaban tunggal apabila permintaan tenaga kerja sedang melemah.

Hal itu terlihat dari tingkat penyerapan kerja penuh waktu lulusan universitas di Singapura yang mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut, hingga mencapai 74,4 persen pada 2025.

“Jembatan terbaik pun melemah ketika permintaan menurun,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup diukur dari seberapa baik kampus membangun kerja sama dengan perusahaan. Harus ada pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap lulusan secara berkelanjutan.

Indonesia Lebih Dekat dengan Malaysia dan Tiongkok

Dari lima negara yang menjadi bahan perbandingan, Saidin menilai kondisi Indonesia memiliki kemiripan lebih besar dengan Malaysia dan Tiongkok.

Di Tiongkok, persoalan penyerapan tenaga kerja semakin kompleks seiring membengkaknya jumlah lulusan perguruan tinggi. Pada 2026, negara tersebut mencatat rekor 12,7 juta lulusan, sementara tingkat pengangguran kaum muda perkotaan mencapai 18,9 persen pada Agustus 2026.

Sementara itu, Malaysia menghadapi persoalan yang berbeda. Tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi relatif rendah, yakni 3,2 persen. Akan tetapi, sekitar 32,2 persen sarjana justru bekerja pada pekerjaan yang berada di bawah tingkat keterampilan mereka.

Artinya, rendahnya angka pengangguran tidak otomatis menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan lulusan perguruan tinggi telah terselesaikan.

Saidin menyoroti langkah Malaysia yang telah memasukkan setengah-pengangguran berbasis keterampilan sebagai indikator resmi, bahkan menetapkan target penurunan hingga 30 persen pada 2030.

Sebaliknya, Indonesia dinilai belum memiliki sistem pengukuran resmi yang setara. Data mengenai ketidaksesuaian pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan masih lebih banyak dihasilkan oleh lembaga-lembaga riset universitas.

“Di Indonesia, angka sejenis masih lebih banyak datang dari lembaga riset universitas,” catatnya.

Kritik untuk Perguruan Tinggi: Jangan Berhenti Menjadi Pencetak Ijazah

Lalu, Saidin melakukan otokritik terhadap perguruan tinggi, khususnya ilmu-ilmu sosial yang selama ini memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia.

Sekretaris Senat Akademik USU tersebut menegaskan, persoalannya bukan karena ilmu-ilmu sosial gagal sebagai disiplin akademik, melainkan karena belum optimal menjalankan fungsi sebagai penerjemah kebutuhan antara dunia kampus dan dunia industri.

Lulusan manajemen, hukum, dan ekonomi, misalnya, justru termasuk kelompok yang paling banyak ditemukan dalam barisan penganggur sarjana. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam menjembatani kompetensi lulusan dengan kebutuhan nyata pasar kerja.

Karena itu, Saidin mendorong sejumlah langkah strategis.

Pertama, pemerintah perlu menjadikan setengah-pengangguran lulusan perguruan tinggi sebagai indikator resmi BPS. Dengan demikian, persoalan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dan pekerjaan dapat dipantau secara lebih terukur dan menjadi dasar penyusunan kebijakan.

Kedua, program magang perguruan tinggi perlu diintegrasikan dengan Program Pemagangan Nasional Kementerian Ketenagakerjaan dalam satu jalur yang terkoordinasi. Integrasi ini diharapkan membuat pengalaman kerja mahasiswa lebih relevan dengan kebutuhan perusahaan dan dunia usaha.

Ketiga, kebijakan pendidikan tinggi harus berjalan beriringan dengan kebijakan industri yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja bernilai tambah tinggi. Tanpa pertumbuhan sektor industri yang mampu menyediakan pekerjaan berkualitas, peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi berisiko justru memperpanjang antrean pencari kerja.

Ijazah Bukan Masalah, Kepastian Kerja yang Menjadi Persoalan

Bagi Saidin, persoalan pengangguran sarjana tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak program studi, memperluas akses pendidikan tinggi, atau membangun kerja sama antara perguruan tinggi dan perusahaan.

Yang jauh lebih mendasar adalah memastikan seluruh ekosistem bekerja secara bersamaan: pendidikan menghasilkan kompetensi yang relevan, industri menciptakan pekerjaan berkualitas, dan pemerintah menghadirkan kebijakan yang mampu mempertemukan keduanya.

Jembatan antara kampus dan industri memang penting. Namun, jembatan itu tidak akan banyak berguna apabila di seberangnya tidak tersedia pekerjaan.

Saidin menutup catatannya dengan pesan reflektif mengenai masa depan pendidikan tinggi dan nilai sebuah gelar akademik.

“Ijazah tidak kehilangan nilainya,” kata Saidin. “Yang hilang adalah kepastian bahwa ijazah dengan sendirinya akan dihargai.” (am)