Aneh.? Pendidikan Nasional Sudah 137 Tahun, Tapi 84 SDN Di Medan Tutup

Aneh.? Pendidikan Nasional Sudah 137 Tahun, Tapi 84 SDN Di Medan Tutup
Anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata. (Foto : ist)

Medan | bisanews.id | Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 yang ke 137 Tahun tahun, menuai keprihatinan dari anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan Binsar Simarmata.

Politisi Perindo ini merasa aneh dan miris, setiap tahun Hardiknas diperingati, ramai orang mengucapkan selamat dibarengi kata-kata indah tentang pendidikan.

Tapi tidak melihat pendidikan yang dibangun negara sekarang ini sedang terpuruk, khususnya di Kota Medan.

Menurut Binsar, untuk apa Hardiknas sekedar ucapan kalau tidak mengerti pendidikan di kota terbesar ketiga di Indonesia ini sedang terpuruk.

Catatan dari Dinas Pendidikan Kota Medan, tahun ajaran 2024/2025, sebanyak 142 Sekolah Dasar Negeri (SDN) ditutup, lalu diregrouping (merger) menjadi 57 sekolah saja. Total 85 SDN digabung, fokus pada sekolah yang berdekatan.

“Alasannya sangat mengejutkan, jumlah murid yang sedikit, sarana tidak memadai dan pemerataan distribusi guru. Bahkan, ada satu SDN yang ditutup karena tidak ada lagi muridnya,” kata Binsar Simarmata kepada wartawan, Minggu (3/5/2026).

Padahal kata Binsar, anggaran APBD untuk pendidikan adalah yang tertinggi dibandingkan dinas atau badan lainnya. Sarana dan prasarana sudah ada, seperti, gedung, tenaga pengajar, semua sekolah ditopang dana BOS untuk menunjang pendidikan di luar gaji guru PNS yang sudah ditanggung negara berikut dana sertifikasi guru.

Dibanding sekolah -sekolah swasta, gedung membangun sendiri di atas lahan yang dibeli dengan harga mahal. Menyiapkan modal untuk pengadaan infrastruktur sekolah, gaji para guru dan staf hanya mengandalkan uang sekolah murid, tapi sekolah swasta bisa hidup dan berkembang secara mandiri.

“Apakah kita tidak prihatin melihat ini, sekolah SDN yang segala sesuatunya sudah disiapkan Pemda, tapi yang murid mendaftar juga sangat minim,” ucapnya.

Sementara sekolah swasta yang dibiayai uang sendiri bisa berkembang dan mendapatkan untung.

“Kemana anggaran APBD yang 20 persen dari APBD setiap tahun, seharusnya ada yang berubah di tahun tertentu, kok malah makin mundur?,”pungkasnya heran sekaligus mengakhiri. (rel/ayu)