BATU BARA | Bisanews.id |DPRD Kabupaten Batu Bara, Senin (10/7/2023), melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Laporan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Batu Bara itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ismar Khomri, dan dihadiri Bupati Batu Bara diwakili Asisten III, Renold Asmara.
Dalam laporan yang dibacakan Juru Bicara Pansus RPJP APBD Batu Bara 2022, Rizky Aryetta, terungkap, pada dasarnya Pansus dapat menerima dan menyetujui RPJP APBD Batu Bara 2022, namun dengan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
Misalnya, untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Pansus merekomendasikan agar lebih kooperatif mengikuti rapat-rapat di DPRD dengan komisi terkait guna menindaklanjuti permasalahan di lapangan.
Kemudian, dinas tersebut diminta mengoptimalkan pengawasan pekerjaan di lapangan, agar tidak terjadi kelebihan bayar untuk pekerjaan bangunan gedung, atau kekurangan volume untuk pekerjaan jalan.
Selanjutnya, diminta menindaklanjuti rekomendasi BPK yang tercantum dalam LHP untuk denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dengan cara memperhitungkan kekurangan penerimaan dari denda, dan menyetorkan ke kas daerah.
Tidak hanya untuk Dinas Pekerjaan Umum, rekomendasi juga disampaikan Pansus kepada perangkat daerah lainnya di jajaran Pemkab Batu Bara.
“Pansus Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022 mempertegas kembali, agar segala bentuk rekomendasi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna ini agar menjadi catatan penting bagi pemerintah guna meningkatkan kinerja untuk kemajuan Kabupaten Batu Bara yang kita cintai, sehingga kerja kita semua dapat dirasakan hasilnya oleh segenap lapisan masyarakat Kabupaten Batu Bara”, pinta Rizky.
