SERGAI | Bisanews.id | Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dari daerah pemilihan (Dapil) II menggelar reses kelompok masa persidangan III tahun 2025 di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Selasa (14/10/2025).
Reses ini digelar untuk menampung keluhan dan aspirasi masyarakat dari dua kecamatan di Dapil II, yakni Tanjung Beringin dan Teluk Mengkudu.
Turut hadir Anggota DPRD Sergai Fraksi PPP Dr. H. Hari Ananda, Fraksi PDIP Hj. Hamidah dan Jhon Rawansen Purba, Fraksi Demokrat Amanah Siti Aisah, Fraksi Gerindra Robert Butar-Butar, SH, serta unsur muspika, kepala desa se-Kecamatan Tanjung Beringin, perwakilan dinas terkait, dan masyarakat.
Kepala Desa Mangga Dua, Budi Santoso, menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan yang masih banyak rusak dan berharap dapat diperbaiki pada tahun 2026.
Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin, Ir. Indra Syahputra, menyoroti hal serupa. Ia mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan menuju sekolah menengah atas (SMA) dan saluran drainase yang belum dibangun.
“Sudah berkali-kali diajukan lewat Musrenbang Kecamatan maupun Kabupaten, bahkan sempat masuk perencanaan, tapi saat realisasi justru hilang entah ke mana,” ungkapnya.
Sementara itu, Pjs Kepala Desa Tebing Tinggi, Ilham, menyampaikan masalah terkait BPJS Kesehatan, jalan rusak, dan penanganan bencana.
“Banyak warga terkendala berobat karena BPJS-nya mati atau datanya tidak sinkron dengan KK. Kami harap DPRD bisa membantu mencari solusi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kondisi jalan penghubung Dusun I dan II ke Desa Pematang Cermai yang belum tersentuh pembangunan, serta belum adanya bantuan bagi warga terdampak bencana angin puting beliung.
Ali, warga Desa Bagan Kuala, mengeluhkan abrasi pantai yang kian parah serta maraknya penggunaan pukat trawl yang memukul pendapatan nelayan tradisional. Ia juga menyoroti meningkatnya peredaran narkoba di kawasan pesisir.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Anggota DPRD Sergai Fraksi PPP, Dr. H. Hari Ananda, menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga akan diperjuangkan meski keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.
“Anggaran daerah masih sangat terbatas. Bahkan RAPBN 2026 mengalami defisit hingga Rp368 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga turun drastis,” jelasnya.
Terkait masalah BPJS, Hari Ananda menyebutkan bahwa Pemkab Sergai telah menandatangani kerja sama program Universal Health Coverage (UHC) dengan BPJS Kesehatan.
“Ke depan, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini tinggal penyempurnaan data agar layanan bisa optimal,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa DPRD sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPBD untuk mempercepat bantuan bagi korban bencana puting beliung.
Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PDIP, Jhon Rawansen Purba, menegaskan bahwa masalah pukat trawl sudah menjadi perhatian serius DPRD Sergai, khususnya Komisi B.
“Ini bukan isu baru. Kami sudah membahasnya bersama perwakilan nelayan di gedung DPRD Sergai. Saat ini kami dorong rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, bahkan melibatkan Kabupaten Batubara,” ujar Jhon yang akrab disapa Jondra.
Ia menegaskan DPRD akan menindaklanjuti persoalan tersebut jika tidak ada tindakan konkret dari pihak terkait.
“Kalau tak juga ada tanggapan, kami siap turun langsung bersama pemerintah daerah,” tegasnya.
(Herry)
