JAKARTA | Bisanews.id | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk dapat lebih tegas dalam menegakkan hukum pidana maupun administrasi pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Jokowi ingin penegakan hukum yang tegas, siapapun pihak yang menyalahi aturan dasar dalam tahapan pemilu untuk dapat diproses seadil mungkin. Tidak peduli siapa dan dari unsur mana pelanggar tersebut berasal.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, kepada wartawan usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/9/2022). Kata Rahmat, ini merupakan pertemuan pertama Komisioner Bawaslu dengan Jokowi, pasca resmi menjabat.
“Permintaan Pak Presiden agar Bawaslu tegas dari awal, baik penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum administrasi”, kata Rahmat, dikutip dari LIPUTAN 6.
Ia menjelaskan, penegakan hukum yang tegas, tidak melihat siapa saja, yang penting peyelenggaraan pemilu lebih baik lagi ke depan. Pemerintah punya semangat yang sama agar pemilu berjalan jujur dan adil.
Menurut dia, Jokowi menceritakan kenangannya ketika diperiksa Bawaslu saat mencalonkan diri sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Rahmat menyebut Jokowi mengapresiasi ketegasan Bawaslu tersebut.
“Selain itu, yang diperlukan ke depan, penegakan hukum tegas. Kemudian mengapresiasi proses yang dijalaninya dan berharap menjadi pembelajaran para peserta pemilu jadi hati-hati dalam lakukan proses kampanye, penggalangan massa, untuk mencegah adanya politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan, kampanye hitam, serta hoaks demi menghindari polarisasi di tengah masyarakat”, pungkasnya.
