ASAHAN I BisaNews.id I Setelah Pemberitaan Proyek Turap yang berada di Desa Perkebunan Sei Dadap I/II dusun VI Kecamatan Sei Dadap,Kabupaten Asahan (Sumut) diduga Asal jadi.Jumat (16/08/2024). Kru media ini Menemui Kepala Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Nanang di rumahnya yang tidak jauh dari Kantor desa,berhubung Kades Baru operasi usus buntu belum dikatakan sembuh total,bersama 2 orang Wartawan Online yang bertugas di Kabupaten Asahan.
Kru media ini menanyakan Kepada Kades Nanang mengapa Pekerjaan Turap hancur lebur yang di Dusun VI Kemudian Kades Nanang Mengatakan”yang Mengerjai Turap Itu Warga Kampung situ sendiri bahkan Orang itu tidak pernah kerja diluar”sebutnya
Lebih lanjut Kades Nanang menjelaskan Soal Anggaran Dana Desa Rp 43.000.000,dan Saya berikan tukang Rp 12.000.000 itupun dia minta Rp 20.000.000, Saya bilang kalau tidak mau ada yang mau bapak jangan marah “Sebut Kades Nanang
“Pengerjaan turap itu Yang mengerjai TPK Kalau kekurangan Bahan baru mereka menghubungi saya”Katanya
Mengenai yang Bapak lihat Turap tersebut Bersusun Batu Padas makanya kelihatan itu sudah saya belikan tanah timbun mungkin karena hujan tanahnya merosot jadi kelihatan,itupun saya berikan Rp 250.000.untuk Menyerakkan tanah timbun.ujar kades Nanang Kepada BisaNews.id
Terpisah, Dodi Antoni Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara (Ketum DPP LSM GEMMAKO ASAHAN/SUMUT) mengatakan. Terkait proyek turap di Desa Sei Dadap Dusun VI yang hancur lebur diduga Instansi Dinas Inspektorat Asahan dan Dinas PMD Kabupaten Asahan tidak bekerja selaku pengawas penggunaan anggaran infrastruktur dari Dana Desa.
” Terkait pengerjaan proyek hancur lebur diduga kepala desa tidak bijak dalam mengambil tindakan padahal beliau sudah tahu bahwa para pekerja tidak profesional seharusnya Turap tersebut dikerjakan dengan orang -orang yang berkompeten di bidangnya”, ucapnya
Lanjutnya, diduga Kepala Desa melakukan pembohongan publik tidak memberi informasi berapa panjang, lebar dan ketebalan volume proyek turap tersebut. Saya sebagai sosial control dan menjunjung tinggi instruksi dari Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo yang mengeluarkan statement bahwa untuk menjaga agar dana desa di seluruh Indonesia tidak diselewengkan maka untuk kerjasamanya diharapkan kepada Awak media, lembaga swadaya dan masyarakat untuk memantau dan mengawasi segala bentuk kegiatan yang ada di desa-desa”, ujarnya.
Ditambahkannya, Jika kasus turap tersebut dibiarkan tanpa ada tanggapan dan pembenahan, maka pengurus dari DPP LSM GEMMAKO ASAHAN SUMUT akan melakukan unjuk rasa di kantor Dinas PMD Asahan, Dinas Inspektorat Asahan dan Kantor Bupati Asahan kemudian akan menyurati Kantor Kejaksaan Kota Kisaran dan Unit Tipikor Polres Asahan”, pungkasnya.(KIKI)
