Medan | Bisanews.id | Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) mengambil langkah visioner dengan menggelar forum akademik komprehensif bertajuk The 1st International Conference on the Strait of Malacca (ICSM 2026) – Konferensi Internasional mengenai Selat Malaka yang Pertama 2026.
Sekretaris Jenderal PB ISMI yang dalam kegiatan ini duduk sebagai Ketua Panitia ICSM, Assoc. Prof. Dr. Yanhar Jamaluddin, M.A.P, mengatakan konferensi ini dilaksanakan sebagai aksi merespons tantangan multi dimensional yang melingkupi selat di tepian timur Pulau Sumatera tersebut.
Seperti diketahui, di tengah lintasan lebih dari 80.000 kapal dan distribusi 70 juta kontainer global per tahun, Selat Malaka berdiri kokoh sebagai salah satu chokepoint maritim paling vital di dunia. Namun, di balik kalkulasi triliunan dolar arus niaga internasional dan rumitnya protokol hukum International Maritime Organization (IMO), terdapat dimensi ekologis dan keadilan sosial yang kerap terpinggirkan dari meja kebijakan makro.
“Kehidupan, hak atas ruang hidup, serta urat nadi masyarakat adat pesisir dan komunitas bahari tradisional seperti Orang Laut yang merupakan penjaga tertua (the oldest guardians) kawasan selat ini secara turun-temurun, membutuhkan perlindungan nyata,” ungkap Yanhar kepada wartawan di Medan, Jumat (18/9/2026)..
Konferensi akan dilangsungkan pada 24 hingga 25 September 2026 di Provinsi Kepulauan Riau. Forum internasional ini diselenggarakan bertepatan dengan momentum refleksi Hari Maritim Nasional (Hari Maritim Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 23 September), dengan mengangkat tema “Assessing the Future of the Strait of Malacca: IMO Global Regulations, Blue Economy, and the Existence of Marine and Coastal Indigenous Peoples” (Mengkaji Masa Depan Selat Malaka: Regulasi Global IMO, Ekonomi Biru, dan Keberadaan Masyarakat Adat Pesisir dan Laut).
Mengontekstualisasikan kembali amanat historis Presiden Soekarno pada Musyawarah Nasional Maritim I tanggal 23 September 1963 untuk kembali menjadi bangsa samudra yang berjiwa bahari, ISMI menegaskan bahwa Selat Malaka tidak boleh ditatap secara mekanistis-dingin sekadar sebagai jalur lalu lintas kapal dan komoditas eksploitasi ekonomi semata.
“Konferensi ini hadir untuk mendobrak sekat-sekat sektoral dengan merajut kembali Selat Malaka pada khitahnya sebagai ruang kebudayaan, ruang hidup, dan ekologi sosial yang dinamis. Melalui pendekatan multidisiplin, forum ini menyelaraskan harmonisasi regulasi keselamatan dan lingkungan IMO seperti Konvensi MARPOL dan SOLAS, akselerasi paradigma Ekonomi Biru (Blue Economy), serta penegakan keadilan sosial bagi komunitas adat maritim tempatan,” tutur Yanhar.
Sementara itu Ketua Umum PB ISMI, Nizhamul, S.E., M.M., mendorong agar konferensi ini menghasilkan resolusi strategis dan komprehensif berupa policy brief yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah pusat serta lembaga internasional dalam perumusan kebijakan di Selat Malaka.
Langkah ini turut mendapat dukungan dari Ketua Dewan Pembina PB ISMI, Tun Dr. H. Rahmat Shah, yang menekankan krusialnya menjaga ambang batas ekosistem dari emisi dan dampak aktivitas transportasi dunia. Menurutnya, perhatian khusus sangat diperlukan agar laut Selat Malaka tetap lestari sehingga terus menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
Mengenai dipilihnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai pusat penyelenggaraan, menurut Yanhar didasari oleh posisi geopolitiknya yang sangat strategis. Kepri merupakan pintu masuk dan keluar utama lalu lintas pelayaran Selat Malaka dengan wilayah yang 96 persennya berupa lautan.
DISAMBUT BAIK
Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.,menyambut baik dilaksanakannya konferensi ini, dan menegaskan posisi Kepri sebagai “permata biru” di gerbang utara Indonesia.
“Bersama tiga provinsi yang berbatasan langsung lainnya, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, Kepri memegang peran vital sebagai pilar utama penopang kedaulatan maritim, keamanan perbatasan, serta benteng kelestarian kebudayaan tempatan dan tamadun Melayu Indonesia,” begitu dikatakan.
ICSM 2026 ini sendiri terselenggara atas kolaborasi strategis antara ISMI dengan Batam Tourism Polytechnic (BTP), Institut Teknologi Batam (ITEBA), dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), serta didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Konferensi ilmiah ini mempertemukan akademisi lintas negara, pakar ekonomi, ilmuwan lingkungan, hingga pembuat kebijakan dari Kementerian Politik Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Dinas Perbatasan, perwakilan IMO-PBB, dan lembaga kajian maritim.
Selain memfasilitasi diseminasi hasil riset, seluruh karya ilmiah yang terpilih dalam forum ini akan diterbitkan ke dalam prosiding ilmiah internasional bereputasi yang ber-ISBN/ISSN, dilengkapi nomor DOI aktif dan terindeksGoogleScholar, sekaligus mempertegas kepemimpinan pemikiran maritim Indonesia di panggung dunia.
Koordinator konferensi, Tengku Ryo Rizqan, mengatakan di akhir konferensi diharapkan akan dilakukan penandatanganan Deklarasi 4 Gubernur se-kawasan Selat Malaka, yaitu Kepri, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh.
Deklarasi tersebut berisi; pernyataan bersama tentang pentingnya Selat Malaka diperkuat sebagai kawasan terdepan Indonesia dan menyelamatkan Selat Malaka dari pemanfaatan sebagai jalur peredaran narkoba di Indonesia. (am)
