MEDAN | Bisanews | Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemko Medan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui proses digitalisasi, pengendalian dan pengawasan pungutan PAD.
Hal itu dikatakannya dalam Rapat Paripurna Nota Jawaban Wali Kota Medan Atas Pandangan Umum DPRD Medan tentang Rancangan APBD Tahun 2023 di gedung dewan, Senin (24/10/2022), yang dibacakan Wakil Wali Kota Aulia Rachman.
“Selanjutnya akan diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan ketetapan dan kecepatan pelayanan sebagai bagian dari penyederhanaan administrasi perpajakan, ” sebutnya.
Selain itu, lanjut dia, Pemko Medan melakukan peningkatan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah melalui kampanye taat pajak dan retribusi daerah, termasuk penetapan insentif dan sanksi perpajakan daerah melalui program kreatif.
Selanjutnya, menjawab pertanyaan anggota DPRD Medan dari Fraksi Golkar Asri Mulia Rambe terkait upaya agar target PBB dapat tercapai secara optimal dilakukan melalui Operasi Sisir PBB, dengan mendatangkan domisili wajib pajak setiap hari.
Kemudian, sambung dia, melaksanakan pekan panutan, sosialisasi peraturan perpajakan, pengadaan PBB Fair di titik-titik keramaian kota.
“Melaksanakan updating data dan nilai terhadap objek PBB potensial, mempertegas hukum pajak melalui pemasangan spanduk dan stiker terhadap wajib pajak yang tidak membayar”, ujarnya.
Menanggapi pertanyaan Fraksi Gerindra terkait peningkatan PAD, Wali Kota Medan mengatakan akan melakukan penerapan dan penegakan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya. Juga akan memberikan penghargaan kepada wajib pajak/retribusi yang telah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.
“Kemudian memasifkan penagihan tunggakan pajak serta meningkatkan integritas dan kinerja SDM petugas pajak PBB”, pungkasnya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah. Hadir juga pimpinan OPD dan para camat.
