SERGAI | Bisanews.id | Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) terus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Akselerasi UMKM Naik Kelas atau AKSI UNIK. Program ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Melalui Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM, program AKSI UNIK dirancang sebagai pola pembinaan yang bertahap, terarah, terpadu, berbasis data, dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Sergai, Sofyan Suri, S.Sos., M.M., Rabu (11/11/2026), menjelaskan bahwa AKSI UNIK tidak sekadar meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas UMKM melalui penguatan tata kelola, produktivitas, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran, hingga keberlanjutan usaha.
“Program Akselerasi UMKM Naik Kelas ini merupakan upaya memperkuat peran UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah, pencipta lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat,” jelasnya.
Pendataan Jadi Fondasi Pembinaan
Salah satu langkah utama AKSI UNIK adalah memperkuat sistem pendataan UMKM melalui proses pendataan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkala.
Data yang dihimpun mencakup identitas pelaku usaha, lokasi, jenis dan skala usaha, legalitas, karakteristik produk, kapasitas produksi, pemasaran, akses pembiayaan, hingga kebutuhan pelatihan dan digitalisasi.
Pendataan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memetakan potensi, mengidentifikasi kendala, serta menentukan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku UMKM.
Dengan demikian, bantuan, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi dapat diberikan secara lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan tumpang tindih program antarlembaga.
Empat Tahapan UMKM Naik Kelas
Dalam pelaksanaannya, AKSI UNIK membagi perkembangan usaha ke dalam empat kategori, yakni UMKM Pemula, Berkembang, Mandiri, dan Naik Kelas.
Pada tahap Pemula, pembinaan difokuskan pada penguatan dasar usaha, seperti manajemen, legalitas, pengembangan produk, dan pengelolaan kegiatan usaha.
Tahap Berkembang diarahkan pada peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengelolaan keuangan, serta perluasan jaringan pemasaran.
Selanjutnya, UMKM Mandiri didorong memperkuat tata kelola, produktivitas, inovasi, pemanfaatan teknologi, serta akses pembiayaan dan kemitraan.
Sementara UMKM Naik Kelas menjadi tahapan yang ditargetkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, meningkatkan omzet dan aset, serta membuka kesempatan kerja.
Pengelompokan tersebut menjadi tolok ukur untuk menentukan pola pembinaan dan pendampingan sesuai perkembangan masing-masing usaha.
Gandeng Bank Sumut hingga BPJS Ketenagakerjaan
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program, Pemkab Sergai membangun kolaborasi lintas sektor dengan sejumlah instansi dan lembaga terkait.
Di bidang permodalan, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Sumut guna mendukung akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Sementara untuk memfasilitasi legalitas usaha, dilakukan kolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pemkab Sergai juga menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM dan pekerjanya.
Di bidang pemasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilibatkan melalui pemanfaatan gerai sebagai sarana pemasaran produk UMKM lokal.
Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Ketua Asosiasi UMKM Tugu Juang Perbaungan untuk memperluas jaringan pemasaran dan memperkenalkan produk unggulan UMKM kepada masyarakat.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari legalitas, permodalan, perlindungan tenaga kerja, hingga pemasaran produk.
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha
Pelaksanaan AKSI UNIK juga dilengkapi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembinaan dan pendampingan.
Indikator yang dievaluasi meliputi legalitas usaha, kapasitas produksi, omzet, aset, akses pasar, pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital, hingga penyerapan tenaga kerja.
Hasil evaluasi akan menjadi bahan penyusunan laporan dan rekomendasi kebijakan lanjutan kepada Bupati Sergai, termasuk rencana penyusunan Peraturan Bupati sebagai landasan penguatan pelaksanaan program.
Dengan adanya regulasi tersebut, pembinaan UMKM diharapkan memiliki pedoman yang lebih jelas, terarah, dan berkesinambungan.
Bangun Ekosistem Kewirausahaan Terintegrasi
Melalui AKSI UNIK, Pemkab Sergai berupaya membangun ekosistem kewirausahaan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, asosiasi, dan masyarakat.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjawab berbagai tantangan UMKM, mulai dari permodalan, legalitas, kualitas produk, pemasaran, pengelolaan usaha, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Keberhasilan program ini nantinya tidak hanya diukur dari jumlah UMKM yang terdata atau mengikuti pembinaan, tetapi juga dari perubahan nyata, seperti peningkatan kualitas produk, omzet, kapasitas produksi, perluasan pasar, serta kemampuan menciptakan lapangan kerja.
Dengan dukungan regulasi, pendampingan berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Sergai berharap AKSI UNIK menjadi salah satu fondasi penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong UMKM daerah tumbuh lebih maju, mandiri, produktif, dan berdaya saing. (Her)
