Medan | bisanews.id | Menu ayam goreng Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa-siswi SMP Negeri 3 Medan bau busuk. Karena tidak layak konsumsi, dari ribuan paket, ratusan diantaranya terpaksa dikembalikan ke dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)
Menanggapi kejadian itu, anggota DPRD Medan Komisi 2 Henry Jhon Hutagalung langsung angkat bicara.
Dia menyayangkan hal itu bisa terjadi, karena jika lauk ayam goreng berbau busuk yang dikonsumsi, bisa menganggu kesehatan anak.
Padahal kata politisi PSI ini, tujuan program MBG ini untuk membentuk generasi bangsa yang sehat melalui makanan bergizi sewaktu masih duduk di bangku sekolah.
“Pemberian makanan bergizi setiap hari kepada anak sekolah bisa membantu pertumbuhan otak yang baik, sehingga terciptalah anak-anak cerdas menuju Indonesia emas tahun 2045,” kata Henry Jhon Hutagalung kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).
Tapi kata Henry Jhon, kejadian lauk ayam goreng berbau busuk tidak mendukung program mulia Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan kejadian tersebut Basan Gizi Daerah harus bertanggung jawab.
Menurutnya, Basan Gizi dan instansi terkait yang dilibatkan dalam MBG ini semestinya meninjau dapur SPPG, bagaimana cara memasak dan penyimpanan bahan makanan, mulai dari beras, sayur mayur, bumbu dan ikan.
“Apakah sayur mayur dan lauknya disimpan di dalam freezer dengan benar, karena kalau daging atau ikan segar tidak dibeku akan cepat busuk. Kemudian apakah ruangan dan wadah -wadah memasaknya higienis, ini semua harus dimonitor setiap hari,” ujarnya.
Kemudian kata mantan Ketua DPRD Medan ini, katering SPPG jangan hanya cuma satu.
Harus dipecah atau dibagi dengan banyak katering. Jangan menangani ribuan paket MBG dikerjakan satu katering.
Kalau hanya satu katering kemungkinan besar untuk mengejar waktu beberapa bagian makanan dimasak sehari sebelumnya.
“Kalau makanannya dimasak sehari sebelumnya tentu akan basi. Kalau dipaksakan satu katering mengerjakan ribuan paket MBG tentu kewalahan dan bisa saja asal jadi,” ungkap Henry Jhon.
Selain itu katanya, instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Ketahanan Pangan jangan lepas tangan. Karena anak didik adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan.
Meski sudah ada badan gizi daerah, Dinas Kesehatan mesti ikut melakukan pemantauan, begitu juga dengan Dinas Ketahanan Pangan yang faham jenis pangan berkualitas.
“Kita berharap pengawasan MBG lebih ketat lagi, jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi kesehatan dan pertumbuhan anak sekolah. Tujuan presiden sudah sangat baik, tapi pelaksanaan di lapangan perlu ditongkrongi, karena program ini masih baru,” pungkasnya mengakhiri.
