JAKARTA | Bisanews.id | Dalam rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), para peserta mendapatkan pendalaman materi tentang empat konsensus dasar bangsa: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya, yang menjadi satu-satunya peserta asal Provinsi Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah penting bagi para pemimpin daerah untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan karakter kenegarawanan.
“Diskusi panel yang digelar pada Jumat (7/11/2025) terdiri atas dua sesi. Sesi pertama membahas Pancasila sebagai kompas moral dan jalan hidup bangsa serta sejarah lahirnya UUD 1945,” ujar Darma Wijaya di Gedung Lemhannas RI, Selasa (11/11/2025).
Pada sesi pertama itu, hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., akademisi hukum tata negara, dan Mayjen TNI (Purn.) M. Nasir Madjid, S.E., Tenaga Profesional Bidang Ideologi Lemhannas RI. Diskusi dipandu oleh Caturida Meiwanto Doktoralina, Ph.D., M.Ak., CBV., CDMS., Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI.
Sementara itu, pada sesi kedua, pembahasan berfokus pada konsep NKRI dan toleransi dalam keberagaman dengan narasumber Mayjen TNI Dr. Joseph Robert Giri, S.I.P., M.Si., M.H.I., M.Han., CGCAE. (Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ideologi Lemhannas RI) serta Tantri Relatami, S.Sos., M.I.Kom., Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI. Moderator diskusi adalah Dr. Ir. Vita D.D. Soemarno, M.M., Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan Nasional Lemhannas RI.
Bupati Darma Wijaya menegaskan, hasil pendalaman empat konsensus tersebut akan ia bawa pulang dan dikampanyekan di Kabupaten Serdang Bedagai. “Pendalaman empat konsensus dasar bangsa merupakan fondasi penting bagi setiap pemimpin daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya.
Menurutnya, empat konsensus dasar bangsa bukan sekadar konsep, melainkan pedoman moral dan arah kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Materi ini menjadi bagian integral dari kurikulum KPPD Lemhannas RI Angkatan II Tahun 2025, yang dirancang untuk mencetak pemimpin daerah tangguh, berwawasan kebangsaan, serta berkarakter kenegarawanan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan,” pungkasnya. (Herry)
