MEDAN | Bisanews | Bupati Batu Bara, Zahir, hadir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan APBD 2022 dan Penanganan Dampak Inflasi, yang digelar di Aula Pertemuan Grand City Hall, Jalan Balaikota, Medan, Rabu (2/11/2022).
Demikian disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Batu Bara dalam siaran persnya, melalui pesan WhatsApp, Kamis (3/11/2022).
Selain Bupati Batu Bara, juga terlihat Ketua DPRD Batu Bara M Safi’i, Kapolres Batu Bara AKBP Jose DC Fernandes, Kajari Batu Bara Amru Siregar, Kepala BPKAD Batu Bara, dan Asisten Setdakab Batu Bara.
Rakor juga diikuti seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) yang terdiri dari Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Kapolres, dan Kajari.
Rakor dibuka secara resmi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, didampingi Pangdam I/BB, dan Kapolda Sumut yang ditandai dengan pemukulan gong.
Dalam sambutannya, Edy Rahmayadi mengatakan inflasi yang tinggi sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu adanya pengendalian harga barang dan jumlah pembelian barang, agar ekonomi dapat stabil.
Selain masalah dampak inflasi daerah, rakor juga membahas evaluasi penyerapan APBD 2022 di setiap daerah.
Menurut Edy Rahmayadi, penyerapan anggaran APBD di tiap-tiap daerah sangat berpengaruh besar pada pengendalian inflasi. Edy menekankan pemerintah daerah harus bisa menjadi garda terdepan dalam menangani terjadinya inflasi.
Diketahui, lanjutnya, persentase inflasi nasional berada pada angka 5,7%. Sedangkan persentase inflasi Sumatera Utara berada pada angka 5,6%.
Walau dinilai masih tinggi, ujarnya, Pemprov Sumut dinilai mampu mengendalikan angka inflasi di daerah, dan masuk dalam kategori sepuluh provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik di tingkat nasional, serta menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran APBD 2022 paling tinggi, yaitu di angka 62,2% dari target minimum yang ditetapkan.
Edy juga menyebut, penyerapan anggaran APBD 2022 di tiap kabupaten/kota di Sumatera Utara harus tuntas hingga 100%. Ini harus diawasi dan dikawal, agar inflasi yang terjadi di Sumatera Utara, seperti kenaikan harga pokok makanan, yakni bawang merah, cabai, daging ayam, dan telur dapat dikendalikan dengan baik.
