MEDAN | Bisanews | Para pemangku kepentingan sektor minyak dan gas bumi (migas) di tingkat pemerintah pusat agar mengevaluasi harga gas bumi tertentu untuk industri di Sumut. Hal ini perlu dilakukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sektor industri.
Hal itu dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, saat membuka 2nd Northen Sumatera Forum (NSF), di Hotel Adimulia Medan, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 8, Medan, Kamis (27/10/2022).
Menurut Edy, harga gas bumi tertentu di Sumut yang diperuntukkan bagi pengguna bidang industri tertentu (pupuk, petrokima, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet) masih menjadi faktor penghambat masuknya investasi ke wilayah Sumut, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun.
“(Investor) KEK Sei Mangkei itu setiap kumpul protes. Persoalannya di energi (harga gas bumi). Persoalan yang menjadikan cost yang tak kena (terlalu tinggi) di Sumatera Utara,” kata Edy.
Untuk itu dia berharap ada solusi untuk mengatasi hambatan investasi tersebut. “Saya mengapresiasi kegiatan ini. Saya mau ini jadi bahan bahasan kita. Kita bagi tugas. Beritahu saya apa yang harus saya lakukan,” ungkapnya.
Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Rikky Rahmat Firdaus mengatakan NSF merupakan ajang pertemuan tahunan SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan pemangku kepentingan wilayah Sumbagut.
Kata dia, kegiatan itu bertujuan menjalin sinergi dan koordinasi demi mewujudkan target produksi satu juta barel minyak mentah per hari, dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari.
“Kegiatan tahunan ini akan mempertemukan pimpinan daerah dan para pimpinan KKKS wilayah Sumbagut, untuk saling bersilaturahmi dan berinteraksi mengenai kegiatan migas”, kata Rikky
Sementara Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abdurrahman mengatakan pengembangan suatu wilayah migas tidak akan berhasil tanpa ada dukungan pemerintah daerah maupun rakyat. Menurutnya, bila rakyat tidak diberdayakan melalui stakeholder pemerintah daerah dan pusat, investasi migas akan sulit untuk masuk.
“Kami mengalami beberapa isu. Jadi yang sulitnya izin-izin di daerah. Ketika di pusat sudah dipermudah, ternyata di daerah masih banyak,” kata Fatar.
Dia berharap pemerintah daerah dapat membantu mempermudah iklim investasi migas di wilayahnya masing-masing. “Ini perlu bantuan dari pemerintah daerah,” ujarnya.
