Mendadak Miliarder, Ghozali Diminta Miliki NPWP

Mendadak Miliarder, Ghozali Diminta Miliki NPWP

JAKARTA I Bisanews.id I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucapkan selamat kepada Ghozali (22) yang ramai diperbincangkan setelah mendadak kaya raya dari hasil menjual swafoto atau selfie dirinya dalam bentuk dari Non Fungible Token (NFT). “Selamat, Ghozali!,” tulis akun resmi DJP dalam unggahan di Twitter, Jumat (14/1/2022).

Tentu ucapan selamat tersebut tidak hanya sekadar ucapan. Akun @Ditjen PajakRI itu meminta Ghozali untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak (WP) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di lamanpajak.go.id.

“Ini tautan dimana kamu bisa mendaftarkan dirimu untuk memiliki TIN (Tax Identity Number/NPWP),” tulisnya, seperti dilansir dari laman CNN Indonesia.

Tak hanya itu, DJP juga memberikan sejumlah tips bagi Ghozali untuk melengkapi data dirinya melalui tautan yang sudah disediakan dalam unggahan yang sama.

“Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kamu bisa mengecek informasi TIN melalui laman berikut,” tulisnya.

DJP dengan senang hati akan memberikan informasi lebih lanjut bila Ghozali memiliki pertanyaan untuk menyelesaikan kewajibannya. “Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa bertanya ke @kring_pajak,” tulisnya.

Mereka menutup unggahan tersebut dengan ucapan harapan yang terbaik bagi Ghozali untuk ke depannya.

Sebelumnya, seorang pemuda bernama Ghozali menjadi miliarder berkat swafoto miliknya yang dilakukan setiap hari sejak 2017. la berhasil menjadi miliarder setelah koleksi NFT berjudul ‘Ghozali Everyday’ miliknya ramai dikoleksi para kolektor aset digital.

la menjual NFT tersebut melalui platform marketplace OpenSea dan bertransaksi menggunakan mata uang kripto Ethereum (ETH). Aksinya ramai diperbincangkan di jagat dunia maya sehingga mengundang DJP Kemenkeu turut menghampiri akunnya.

Sebagai informasi, DJP Kemenkeu telah menyatakan bahwa produk digital NFT wajib dimasukkan ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan.

Baca Juga:  Bupati Kecewa dengan Kadisdik Batu Bara

Hal ini dinilai sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang menjelaskan bahwa tambahan kemampuan ekonomis akan dikenakan pajak baik yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri.

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,” tulis Pasal 4 Ayat 1 aturan tersebut.

Related posts