Medan | Bisanews.id | Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., mendesak pemerintah dan DPR memperketat pengawasan atas penggunaan perangkat penyadapan oleh aparat negara. Desakan ini muncul setelah Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut penyidik, penyadapan diduga berlangsung sejak 2025. Sasarannya tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Para tersangka juga diduga menghapus jejak log pada Oktober 2026.
“Polri diberi fasilitas dan kewenangan menyadap untuk penegakan hukum. Fasilitas itu amanah. Ketika alat negara dipakai mengintip Presiden, wartawan, dan aktivis tanpa dasar hukum, yang rusak adalah kepercayaan publik terhadap seluruh sistem penegakan hukum,” kata pakar hukum dari USU di Medan, Senin (9/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi. Pembatasan hak itu, sesuai Pasal 28J ayat (2), hanya boleh dilakukan dengan undang-undang. Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Pasal 31 UU ITE juga melarang penyadapan tanpa hak.
Saidin menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang mengamanatkan agar tata cara penyadapan diatur dengan undang-undang, lengkap dengan izin, jangka waktu, pembatasan tujuan, dan mekanisme pengawasan. “Amanat itu sudah lama. Undang-undang tentang tata cara penyadapan harus segera dirampungkan,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan penguatan Kompolnas. Saat ini, kata dia, Kompolnas lebih banyak memberi saran kepada Presiden. “Kompolnas perlu kewenangan investigasi, akses dokumen, dan kemampuan merekomendasikan sanksi yang mengikat. Untuk penyadapan, harus ada audit berkala: siapa yang meminta, atas dasar apa, terhadap siapa, dan berapa lama,” katanya.
Saidin, yang menulis buku Bhayangkara Rakyat (2026), juga menekankan kewajiban Polri di bawah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Menurutnya, para korban penyadapan berhak mendapat penjelasan tentang data apa yang diambil dan ke mana data itu mengalir.
“Penyadapan adalah bentuk pengawasan yang paling intrusif. Karena itu, aturan mainnya harus paling ketat,” kata Saidin.
Komisi III DPR RI dijadwalkan membahas kasus ini dalam rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis (12/11/2026). Saidin berharap rapat itu tidak berhenti pada pertanyaan siapa dalangnya, tetapi juga mengapa perangkat negara dapat dipakai menyadap selama lebih dari setahun tanpa terdeteksi. (am)
