Medan | Bisanews.id | Penetapan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai peristiwa besar dalam sejarah kepolisian Indonesia. Guru Besar Fakultas Hukum USU, Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., mengajak publik menjadikannya pelajaran, bukan sekadar tontonan.
“Setiap bangsa diuji bukan oleh ada atau tidaknya pelanggaran, melainkan oleh cara ia menyelesaikannya,” kata Saidin di Medan, Senin (9/11/2026).
Ia menyebut ironi dalam kasus ini sulit dibayangkan dua tahun lalu. Penyadapan diduga dimulai pada 2025, ketika hubungan Presiden dengan Listyo Sigit justru sedang dekat. Kini, seorang jenderal bintang empat harus berhadapan dengan penyidik yang dahulu menjadi anak buahnya.
Saidin mengaitkan peristiwa ini dengan pola sejarah. Julius Caesar tumbang di Senat Roma, dan di antara penikamnya ada Brutus, orang yang ia anggap anak sendiri. Saddam Hussein ditemukan pada Desember 2003 berkat keterangan orang kepercayaannya.
“Kekuasaan paling rentan bukan terhadap musuh yang tampak, tetapi terhadap kawan yang memegang kunci. Dalam negara modern, kunci itu bisa berupa akses ke perangkat penyadapan dan basis data,” ujarnya.
Meski begitu, Saidin menegaskan asas praduga tak bersalah harus dihormati. Ia meminta publik menahan diri dari penghakiman sebelum ada putusan pengadilan, sekaligus menolak godaan menjadikan kasus ini komoditas politik.
Kepada DPR, ia berharap fungsi pengawasan dijalankan serius. Komisi III dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut rapat itu akan membahas dalang dan motif penyadapan. Jimly Asshiddiqie juga mendorong agar kasus ini diusut tuntas.
Saidin mengingatkan makna nama Bhayangkara, pasukan pengawal Majapahit di bawah Gajah Mada yang setia kepada negara. “Dalam republik, ‘raja’ itu adalah rakyat dan konstitusi. Kesetiaan polisi bukan kepada orang, jabatan, atau kelompok politik, tetapi kepada hukum dan rakyat. Itulah makna Bhayangkara Rakyat,” katanya, merujuk judul buku yang ia tulis.
“Bila Polri mampu menuntaskan kasus ini secara jujur, terbuka, dan adil, peristiwa memalukan ini justru dapat menjadi titik balik. Polri bisa membuktikan bahwa ia benar-benar bersama masyarakat, bukan bersama kekuasaan,” ujarnya. (am)
