SERGAI | Bisanews.id | Bupati Serdang Bedagai (Sergai), H. Darma Wijaya, menegaskan pentingnya akurasi data dan kualitas pelaporan dalam mendukung penilaian kinerja pemerintah daerah pada pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Pendampingan Pengisian Penilaian Indikator Kinerja Pemerintah Pusat Program Strategis Nasional Semester I Tahun 2026 di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Rabu (13/5/2026).
Dalam sambutannya, Darma Wijaya menekankan bahwa pemerintah daerah tidak lagi dapat memandang pelaporan hanya sebagai urusan administratif semata. Menurutnya, validitas data dan kelengkapan eviden menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Jangan pernah menganggap pengisian indikator kinerja hanya urusan administratif. Satu data yang tidak valid dapat memengaruhi penilaian pemerintah daerah secara keseluruhan,” ujar Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik.
Ia menjelaskan, Program Strategis Nasional merupakan agenda prioritas pemerintah pusat yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pelayanan kesehatan dan pendidikan, ketahanan pangan, reformasi birokrasi, hingga pelayanan publik.
Karena itu, seluruh capaian pembangunan daerah harus didukung laporan yang akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penilaian pemerintah saat ini tidak lagi hanya dilihat dari banyaknya kegiatan maupun besarnya anggaran yang digunakan, melainkan lebih menitikberatkan pada kualitas hasil, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan program secara transparan dan akuntabel.
Darma Wijaya juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pelaporan tidak hanya berada di tangan operator. Kepala perangkat daerah diminta memahami indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing, mengetahui progres capaian program, dan memastikan laporan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia mengakui masih adanya pola pikir yang menganggap pelaporan hanya sebagai pekerjaan administratif. Padahal, kata dia, data saat ini merupakan wajah pemerintah daerah.
“Kesalahan data dan lemahnya laporan dapat berdampak pada turunnya kredibilitas daerah hingga memunculkan persoalan akuntabilitas di kemudian hari,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sergai turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dinilai mampu memperkuat pengendalian intern dan membantu perangkat daerah memahami indikator kinerja secara tepat.
Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan kendala dan memperbaiki persoalan sejak dini.
“Lebih baik memperbaiki sekarang daripada menjelaskan ketika masalah sudah menjadi temuan,” katanya.
Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan Semester I Tahun 2026 sebagai momentum perubahan pola kerja, dari kerja administratif menuju kerja substantif dan profesional.
“Karena sesungguhnya masyarakat tidak menilai seberapa banyak laporan yang kita buat, tetapi seberapa nyata hasil kerja pemerintah yang mereka rasakan,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri Maharani Desmira selaku narasumber, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Kaharuddin, MM, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Kamaluddin, MMA, para kepala OPD, serta perwakilan OPD terkait.
(MC/Her)
