MEDAN | Bisanews.id |Pemko Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara virtual, Senin (18/9/2023).
Rakor diikuti Wali Kota Medan, Bobby Nasution, diwakili Asisten Ekbang Agus Suriyono, dari Comman Center Kantor Wali Kota Medan. Turut hadir unsur Forkopimda, di antaranya perwakilan Kajari Medan.
Pertemuan yang dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw, juga diikuti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, serta stakeholder.
Dalam rakor tersebut Tomsi memberikan beberapa arahan terkait pengendalian inflasi.
Menurut Tomsi, Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin dilaksanakan setiap Senin, merupakan amanah sekaligus perintah dari Presiden Joko Widodo.
Hal ini, ujarnya, bertujuan untuk memantau inflasi di seluruh daerah, dan segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengatasi inflasi di daerah yang bermasalah.
“Pengendalian inflasi dengan menjaga harga dan ketersediaan barang dan jasa, diharapkan mampu meringankan beban yang ditanggung masyarakat,” katanya.
Dijelaskan Tomsi, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengendalikan inflasi, seperti operasi pasar murah, mengawasi dan menjaga stok
bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, baik di gudang, distributor, hingga pengecer, guna menghindari terjadinya penimbunan.
“Bantuan pangan beras yang merupakan program pemerintah pusat untuk KPM selama tiga bulan, di tahap II progresnya masih 7,9 persen atau 14.997 ton. Untuk mencapai bantuan pangan beras kepada 21.353.000 PKM, kami meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan Bulog. Artinya, pemda dapat mengejar dan mempertanyakan kepada Bulog jika bantuan beras belum disalurkan,” jelasnya.
Usai mengikuti rakor, Asisten Ekbang Agus Suriyono mengungkapkan Pemko Medan siap, dan akan melaksanakan arahan yang disampaikan Kemendagri untuk pengendalian inflasi. Antara lain, berkolaborasi dengan Bulog terkait percepatan penyaluran bantuan beras.
