ASAHAN I BisaNews.is I Bantuan pemerintah untuk program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 SMAN 1 Aek Kuasan , Jl. SMA Negeri 1 No.1, Aek Loba Afdeling I, Kec. Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara diduga masih banyak mempergunakan bahan bekas.Kamis (23/10/2025)
Program Dikdasmen Kementerian Pendidikan tersebut memiliki sumber dana APBN tahun 2025 sebesar Rp 1.297.176.000. Waktu pelaksanaan proyek ini direncanakan selama 120 hari kerja,Mulai dikerjakan tidak tertera di Papan Proyek.
Saat Kru media ini monitoring lansung ke lokasi Proyek Revitalisasi banyak ditemui dugaan Pelanggaran dalam proyek tersebut.
Adapun dugaan pelanggaran yang bisa disorot antara lain:
1.Dugaan Pelanggaran tata kelola proyek pemerintah (good governance). Dugaan kelalaian dalam pengawasan hingga penyimpangan pada pelaksanaan proyek dapat masuk kategori maladministrasi atau bahkan indikasi penyalahgunaan anggaran, mengingat mutu bangunan tidak sesuai dengan dana yang dialokasikan.
2.Dugaan Potensi pelanggaran hukum konstruksi dan pengadaan barang/jasa. Tidak dipatuhinya aturan seperti Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bisa menjadi indikasi adanya pengurangan spesifikasi material demi keuntungan tertentu.
3.Pengerjaan Tidak Mengunakan Alat Pelindung Diri (APD) Saat Bekerja.
Saat Kru media mengkonfirmasi Konsultan Pengawas melalui Handphone:
Mempertanyakan kepada Konsultan Pengawas:
Kenapa bangunan Rangka Baja banyak mengunakan Bahan bekas
Kemungkinan Desain lama tidak memenuhi standar keselamatan terkini, terutama terkait beban gempa dan beban lainnya
“Btul bg, karena itu di RAB hanya sisip, jadi rangka baja yg lama masih di pergunakan”.Sebut Andi Konsultan Pengawas.
Dengan adanya dugaan temuan awak media tersebut agar kiranya pihak Panitia penyelenggara perwakilan dari kementerian pendidikan dan juga pihak yang berwenang agar kiranya dapat turun langsung ke lokasi sekolah tersebut untuk memberikan sangsi tegas atau teguran. sehingga program pemerintah pusat tersebut dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari praktek korupsi yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara.
Namun sangat disayangkan sampai berita ini dikirim ke redaksi Kepala Sekolah SMAN 1 Aek Kuasan,Asrulsyah Panjaitan dan Konsultan Perencana belum bisa di mintai Keterangan.(Kiki)
