Bupati Batubara Terbitkan SE, Bank – Kantor Pos

Bupati Batubara Terbitkan SE, Bank - Kantor Pos
Bupati Batubara Ir Zahir MAP (Foto : Mazlan/Bisanews.id).

BATU BARA I Bisanews.idBupati Batubara Ir Zahir MAP menerbitkan Surat Edaran (SE). Upaya pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron.

Surat itu ditujukan kepada Lembaga Penyalur Bantuan, Pimpinan Bank dan Pimpinan Kantor Pos se-Kabupaten Batubara.
Dalam SE Bupati Batubara tersebut Nomor 445/7972 tertanggal 29 Desember 2021, diperoleh wartawan,Jumat (31/12/21).

Surat Edaran Bupati Batubara.

Pedoman dalam penyaluran bantuan dan sanksi bagi pelayanan yang tidak mewajibkan sertifikat vaksin di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara.

Pimpinan Bank dan Pimpinan Kantor Pos ditegaskan agar tidak memberikan pelayanan bagi masyarakat pengunjung/nasabah yang tidak memakai masker dan tidak dapat menunjukan sertifikat vaksin Covid-19 minimal dosis pertama di Perbankan dan Kantor Pos.

Kedua instansi juga diwajibkan  menerapkan aplikasi Peduli Lindungi dalam memberikan pelayanan publik dan mewajbkan masyarakat pengunjung/nasabah untuk menerapkan Protokol Kesehatan 5M.

Terhadap lembaga penyalur bantuan (program sembako BPNT / PPKM, PKH, BST dan BLT Dana Desa) ditegaskan untuk tidak menyalurkan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apabila tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama.

Bantuan disebutkan baru dapat disalurkan kembali apabila telah memiliki dan menunjukkan sertifikat vaksin.

Bupati melalui surat itu menjelaskan, dasar penerbitan SE yaitu menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah.

Dasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 440/7183/SJ tentang pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta penegakan penggunaan Aplikasi Pedullindungi.
SE Bupati yang diterbitkan di penghujung tahun 2021 tersebut mencantumkan sanksi bila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam SE.

Sanksi diberikan berupa sanksi Administrasi hingga Pencabutan Izin dan/atau Penyegelan Sementara usaha.
Bagi warga, masyarakat Kabupaten Batubara yang ingin divaksin dapat dilayani untuk vaksin di Puskesmas setiap harinya dengan membawa KK dan/atau KTP.

Baca Juga:  HNW Ingatkan Mensos Soal 31.624 PNS Terima Bansos

Selanjutnya, demi efektifitas penerapan dan sanksi, tembusan SE tersebut disampaikan kepada Kepala BNPB RI selaku Ketua Satgas Covid-19 Nasional di Jakarta. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Menteri BUMN RI di Jakarta dan Gubernur Sumatera Utara di Medan.

Related posts