Edy Rahmayadi : Pembangunan Bendungan Terkendala Persoalan Tanah

Edy Rahmayadi : Pembangunan Bendungan Terkendala Persoalan Tanah
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil memberi penjelasan kepada wartawan di Rumah Dinas Gubernur.(Foto : Dok-Kominfosu/Bisanews.id)

MEDAN l Bisanews.id I Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melapor ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan A Djalil.

Laporan itu terkait soal pembangunan sejumlah bendungan di Sumut masih terkendala permasalahan tanah.

Dari tujuh bendungan direncanakan pemerintah pusat, baru satu terealisasi, yaitu Bendungan Lau Simeme di Deli Serdang.

“Ada enam bendungan lagi saat ini tidak bisa dilaksanakan, terkendala persoalan tanah. Begitu sulitnya mengurus tanah di Sumut,”kata Edy Rahmayadi saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Sumut, Selasa (28/12/21) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan.

Dijelaskan, bendungan sangat bermanfaat, bisa mengairi jutaan hektare pertanian, bisa mencegah banjir, bisa menjadi tempat rekreasi dan bisa memenuhi kebutuhan air bersih, banyak manfaat dari bendungan. Ia membandingkan, daerah-daerah yang memiliki lebih banyak bendungan ketimbang Sumut. Seperti Jawa Barat memiliki 11 bendungan, Jawa Timur 18 bendungan, dan terbanyak di Jawa Tengah 26 bendungan.

“Kita mengharapkan pembangunan bendungan di Kabupaten Karo dan Asahan bisa dimulai tahun 2022, sehingga dapat mengairi banyak lahan pertanian di Tanah Karo dan Asahan, termasuk mengantisipasi banjir.

Atas laporan Gubernur, Menteri Sofyan Djalil siap membantu apa yang dibutuhkan terkait pembangunan bendungan. Sofyan menilai Sumut memiliki potensi besar dibangun waduk.

“Saya sangat concern dengan waduk tidak bisa terbangun karena persoalan tanah, sebenarnya kalau kita komitmen bekerja bersama, tidak ada hal yang tidak bisa, kami siap apa saja yang bapak perintahkan,”ujarnya.

Ia juga mengatakan, akan menyeuaikan dana yang tersedia terlebih dulu. Jika memadai, langsung diproses.

“Kadang-kadang ada dana yang disediakan dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), sekarang kita cek dulu ada dananya nggak. Kalau sudah negosiasi dengan masyarakat kemudian uangnya gak keluar itu justru lebih buruk dampaknya,”sebutnya.

Baca Juga:  Di Asrama Haji, Bupati Zahir Bopong Jamaah Calhaj Asal Batu Bara yang Tiba-tiba Tak Bisa Berjalan

Sofyan juga memaparkan, masa Presiden Joko Widodo baru menjabat, Indonesia hanya memiliki 50-an waduk. Lebih sedikit dari Malaysia yang sudah memiliki 200-an waduk. “Waktu Pak Jokowi masuk, salah satu programnya adalah memperbanyak waduk, sebab dengan waduk ini banyak sekali manfaat bisa diperoleh. Kalau Pak Menteri PUPR komit membikin waduk, kita akan optimal bekerja.
” Insya Allah bisa kita selesaikan masalah ini,”tutupnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.