Jokowi Bagikan 600 Sertifikat Tanah di Dairi, Gubsu : Wujud Keadilan

Presiden Jokowi menyerahkan 600 sertifikat kepada masyarakat Dairi. (Foto : Dok-Kominfosu/Bisanews.id).

DAIRI | Bisanews.id | Usai penyerahan SK Hutan Sosial, Hutan Adat, dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat di Humbang Hasundutan (Humbahas), Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi juga menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat, di Lapangan Sudirman, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Kamis sore (3/2/2022).

Presiden Jokowi menyampaikan ada kurang lebih 600 sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat pemilik di Kab. Dairi. Dokumen tersebut sangat penting bagi setiap warga sebagai tanda kepastian hukum untuk pegangan.

“Kalau ada sengketa, bapak pegang ini (sertifikat) sudah tenang. Ada orang datang (mengklaim tanah), bapak ibu sudah ada buktinya, luasnya ada, nama pemiliknya ada, sudah rampung. Tetapi kalau ada rumah atau kebun yang sudah 20 tahun, tetapi belum punya sertifikat, orang datang, bilang ini punya saya (klaim), pegangannya mana ?
“Ini yang namanya pentingnya kepastian hukum,” tegas Jokowi.

Sebagai langkah percepatan penyertifikasian kepada masyarakat, lanjut Jokowi, jumlah pengurusan ditingkatkan dari yang semula hanya 500 ribu per tahun, kini bisa mencapai hingga delapan juta. Sebab jika kebutuhan 80 juta dokumen, dengan capaian baru 46 juta di 2017, perhitungan lamanya masyarakat menunggu mendapatkan sertifikat bisa 160 tahun.

“Terakhir keluar delapan juta (sertifikat per tahun). Sekarang sudah naik, targetnya saya naikkan terus, jadi sembilan juta. Cukup besar dibanding 500 ribu setahun. Kalau ada yang mau nunggu 160 tahun, saya kasi sepeda,” canda Jokowi kepada masyarakat.

Percepatan tersebut menjadi perhatian Jokowi, karena dirinya mendapat informasi banyaknya aduan terkait sengketa lahan di masyarakat, baik antara warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN, serta warga dengan swasta. Terutama di Sumut yang banyak terdapat sengketa karena merasa sudah menduduki lahan selama 15-20 tahun.

Baca Juga:  Kadin Batubara Serahkan Bantuan Kepada Wartawan Korban Lakalantas

“Dengan kecepatan ini (sertifikasi tanah), kita harapkan konflik lahan itu bisa dikurangi. Saya pesan kepada Bapak Ibu, tolong sertifikatnya disimpan di tempat paling aman, difotokopi. Yang mau usaha, bisa dipakai untuk agunan ke bank. Tetapi berkaitan dengan pinjaman, dikalkulasi dengan benar. Gunakan semuanya untuk usaha, modal kerja dan investasi. Jangan dipakai untuk kemewahan, harus hal produktif,” tandasnya.

Sementara Meneg ATR / Kepala BPN Sofyan Djalil melaporkan dari 600 penerima sertifikat, sebanyak 200 orang dapat dihadirkan pada acara tersebut, mengingat pembatasan jumlah orang sebagai upaya menjaga protokol kesehatan.

“Seluruh Dairi hari ini sudah 77.647 sertifikat tanah telah diterbitkan. Masih banyak, masih perlu dilanjutkan lagi, mungkin sekitar 50 ribu bidang lagi. Mudah-mudahan tahun 2025 target Bapak Presiden bisa kita selesaikan”, sebut Sofyan.

Sofyan mengungkapkan, ada 6.640.000 bidang tanah di Sumut yang sudah bersertifikat hingga saat ini (terdaftar) 4.118.000 bidang. Targetnya akan diupayakan selesai sebagaimana ditetapkan Presiden RI.

“Soal sengketa tanah di Sumatera Utara sudah semakin terurai. Terima kasih banyak atas bimbingan dan pengawalan yang diberikan Pak Gubernur. Tanah PTPN II yang sudah 20 tahun belum selesai, Alhamdulillah, sekarang sudah makin terurai. Mudah-mudahan dalam satu tahun ke depan bisa kita selesaikan,” katanyà.

Wujud Keadilan

Sementara Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Presiden RI di provinsi itu untuk kesekian kalinya. Menurut Edy, penyerahan sertifikat tanah sangat penting bagi rakyat.

“Inilah wujud keadilan. Selama ini tanah milik nenek moyang mereka semua, tetapi tak pernah mereka tahu kemana keabsahannya. Saat ini jelas dan masing-masing mereka sudah memegang sertifikat. Inilah wujud awal keadilan di Republik Indonesia ini,” kata Edy.

Baca Juga:  DPRD RDP Dengan KPU Batubara

Penyerahan sertifikat, lanjutnya, bermanfaat karena lahan milik warga akan digarap dan dikerjakan untuk mendapatkan kesejahteraan keluarganya, khususnya di Dairi, sehingga perlu kepastian hukum atas tanah yang dimiliki rakyat.

“Dengan punya sertifikat mereka bisa berbuat banyak untuk mengembangkan (mengusahakan) tanah mereka.Kami ucapkan terima kasih Pak Presiden”, ujarnya.

Usai penyerahan sertifikat tanah, Presiden bersama rombongan meninjau Pasar Induk Sidikalang dan menyapa pedagang.

Yuk Bayar Pajak

Related posts