Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba Tertibkan KJA

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Staf Ahli Gubernur Binsar Situmorang memimpin pwrtemuan dengan 10 Kepala Daerah kawasan Danau Toba. (BISANEWS.ID/IST).

BISANEWS.IDMEDAN Tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba sepakat menertibkan semua Keramba Jaring Apung (KJA) milik masyarakat dan perusahaan. Tujuannya untuk melestarikan Danau Toba yang menjadi bagian dari UNESCO Global Geoparks.

Tujuh kabupaten tersebut Kabupaten Toba, Samosir, Karo, Tapanuli Utara, Simalungun, Humbanghasundutan, Dairi.

Kesepakatan diambil para dihadapan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi para pertemuan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, kata Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Poitik, Pemerintahan Binsar Situmorang kepada media, Jumat (19/11/2021).

“Kita sepakat me-nol-kan KJA di Danau Toba untuk kebaikan Danau Toba karena saat ini Danau Toba itu UNESCO Global Geoparks, taman geo. Kontradiksi sebuah taman internasional karena ada KJA,” kata Bupati Toba Poltak Sitorus.

Penertiban KJA Danau Toba merupakan arahan Pemerintah Pusat berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 Danau Toba adalah danau prioritas nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga  menyarankan produksi ikan KJA di Danau Toba hanya 10 ribu ton per tahun. Menurut perhitungan KKP 10 ribu ton tersebut dihasilkan dari sekitar 3.000 KJA.

Namun, menurut Poltak Sitorus, hal itu akan sulit mewujudkan Danau Toba sebagai Global Geoparks. Selain itu, pembagian kuota sekitar 3.000 KJA di seluruh kawasan Danau Toba berpotensi menimbulkan masalah baru.

“Kita harus komitmen, bila ada kuota KJA siapa yang akan mendapat kuota tersebut,bila masih ada KJA kemungkinan akan ada lagi masyarakat sembunyi-sembunyi membangun KJA. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, pada rapat ini kita sepakat KJA semua ditertibkan,” kata Poltak.

Dalam pertemuan dengan 10 Bupati/Walikota, Gubernur Edy Rahmayadi menekankan yang terpenting bagaimana memastikan pemilik  KJA tetap mendapat penghasilan. Alih profesi yang ditawarkan pemerintah harus menguntungkan pengguna KJA di Danau Toba.

Baca Juga:  Bupati Sergai Darma Wijaya Pantau Stok Pangan di Posko Pengungsi

Jangan sampai masyarakat dirugikan, kerambanya kalian tertibkan tetapi alih profesinya belum tersedia. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan.”Apa yang menjadi masalah pengguna KJA tolong diselesaikan terlebih dulu sebelum dia alih profesi,” tegas Edy.

Soal target penertiban KJA, Edy mengharapkan bisa terwujud secepatnya karena daya tampung beban pencemaran Danau Toba sangat terbatas, setelah terjadi pencemaran bertahun-tahun. “Perlu koordinasi kuat, butuh biaya juga untuk penertibannya dan lainnya. Kita harapkan secepatnya,” tegas Edy.

Bupati Karo Cory Sebayang mengatakan, masyarakat dapat memahami pentingnya melestarikan Danau Toba. Sebagian besar masyarakat memang menerima untuk alih profesi dari budidaya KJA menjadi petani, peternak atau bioflok yang ditawarkan Pemerintah Daerah.

Hanya saja perlu pendekatan dan penjelasan ke masyarakat. Saya yakin, masyarakat dapat mengerti bahwa wisata bisa lebih memakmurkan masyarakat ketimbang KJA. Bertahap kita akan menyelesaikan masalah ini,” kata Cory.

Hadir pada pertemuan, I Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, Wakil Bupati Humbanghasundutan Oloan Paniaran Nababan, perwakilan Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara dan Simalungun, Kadis Kelautan dan Perikanan Mulyadi Simatupang.

Penulis : Fadly

Editor : Abdul Muis

Related posts