Oleh: Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum.*
Konstitus ikerap baru benar-benar diuji ketika seorang pejabat tinggi berdiri di persimpangan. Pekan ini persimpangan itu dihadapi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada Selasa, 10 November 2026, ia bertemu Presiden Prabowo Subianto selama kurang lebih dua setengah jam dan menyampaikan niat mundur secara lisan, sebagaimana dibenarkan Mensesneg Prasetyo Hadi (CNN Indonesia, 10/11/2026; Hukumonline, 10/11/2026). Sehari kemudian, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma (Kumparan, 11/11/2026; Antara, 11/11/2026).
Namun Gibran juga menyebut Presiden menyarankannya tetap “fight di PTUN”, sementara Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menyatakan “tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum” (CNN Indonesia, 11/11/2026). Hingga tulisan iniditurunkan, Istana maupun MPR belum menyatakan secara resmi bahwa jabatan Wakil Presiden kosong. Untuk pertama kalinya sejak reformasi, seorang Wakil Presiden hasil pemilihan langsung hendak mundurbukan karena sakit atau tidak mampu menjalankan tugas, melainkan karena dasar pencalonannya runtuh di pengadilan.
Di persimpangan ini ada dua jalan: bertahan atau mundur. Tulisan ini menimbang keduanya secara jujur, lalu mengujinya dengan teori hukum, teori kekuasaan, dan teorii lmu politik.
Duduk Perkara
Pintu pencalonan Gibran dibuka oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu lahir ketika MK dipimpin Anwar Usman, paman Gibran, yang kemudian oleh Majelis Kehormatan MK dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan diberhentikan dari jabatan Ketua MK pada November 2023.
Tiga tahun kemudian, persoalan bergeser ke syarat pendidikan. Pada 6 Oktober 2026, MK dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA, meski tidak mendiskualifikasinya karena para pemohon dinilai tak berkedudukan hukum (NU Online, 7/10/2026). Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi atas gugatan terhadap Kemendikdasmen, menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah dan batal, serta memerintahkan penarikannya (CNBC Indonesia, 11/11/2026). Surat itulah yang dipakai untuk mendaftar pada Pilpres 2024 (CNN Indonesia, 10/11/2026).
Tekanan politik menyusul. Pada 9 November 2026, tiga kader utama PSI di kabinet, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, keluar dari partai. Giring menyebut ada hal yang “tidak lagi sejalan”, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, adik kandung Gibran, menerimanya (CNN Indonesia, 10/11/2026). Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat dari anggota lintas fraksi, dengan jumlah pengusul yang dilaporkan dari puluhan hingga sekitar 120 orang, untuk dibawa ke rapat paripurna Kamis, 12 November 2026 (CNBC Indonesia, 11/11/2026; Antara, 11/11/2026).
Latar itu dipertebal oleh gugatan atas riwayat pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo, perkara dugaan ijazah palsu ayahnya, Presiden ketujuh Joko Widodo, yang masih bergulir, serta kasus penyadapan terhadap Presiden. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka (VIVA, 5/11/2026; CNN Indonesia, 4/11/2026). Media sosial mengaitkannya dengan “Geng Solo”, yang ditanggapi Ketua Komisi III DPR Habiburokhman: “Mau geng Solo, geng Oslo, ya hukum ya hukum” (VIVA, 5/11/2026). Kaitan itu belum terbukti secara hukum, tetapi secara politik mempertebal kesan bahwa jejaring kekuasaan lama sedang terurai.
Jalan Pertama: Bertahan
Argumen untuk bertahan bukan tanpa dasar. Hans Kelsen mengajarkan bahwa tertib hukum tersusun berjenjang (Stufenbau) dan sebuah norma tetap berlaku sampai dicabut oleh organ yang berwenang (Kelsen, 1967: 221–224). Para ahli hukum tata negara sepakat pada titik ini. Bivitri Susanti menegaskan putusan MA tidak otomatis membatalkan pengangkatan Wakil Presiden; pemberhentian harus ditempuh melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yakni pendapat DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR (Katadata, 2/11/2026). Yusril Ihza Mahendra pun menyatakan bahwa sampai MPR bersidang menyatakan kekosongan jabatan, Gibran secara hukum tetap Wakil Presiden (CNBC Indonesia, 11/11/2026).
Dengan kata lain, secara formal Gibran masih berhak menjabat. Yang menjadi soal adalah apakah hak formal itu masih bermakna ketika fondasinya telah runtuh.
Jalan Kedua: Mundur
Argumen untuk mundur jauh lebih kuat. Pertama, jalur perlawanan hukum telah tertutup. Asas res judicata pro veritate habetur menuntut putusan berkekuatan hukum tetap diterima sebagai benar. Menko Kumham ImipasYusril menegaskan putusan MK final dan mengikat, putusan MA final, objek sengketa sudah tiada, dan Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali karena bukan pihak dalam perkara kasasi, sehingga jalur PTUN tidak lagi berguna (CNN Indonesia, 11/11/2026). Denny Indrayana menilai upaya ke PTUN sebagai sikap “membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah” (CNN Indonesia, 11/11/2026). Pandangan para ahli lain, termasuk Prof. Juanda, ikut memperkaya perdebatan ini.
H.L.A. Hart menjelaskan mengapa finalitas itu penting: system hukum bertumpu pada rule of adjudication, aturan sekunder yang menentukan siapa berwenang memutus sengketa secara otoritatif (Hart, 1994: 96–97). Mencari forum baru untuk menganulir putusan final bukanlah upaya hukum, melainkan penundaan yang merapuhkan sendi sistem.
Kedua, matarantai keabsahan telah putus. Dalam kerangka Stufenbau yang sama, ketika dokumen pemenuhan syarat pendidikan dibatalkan, matarantai di atasnya kehilangan pijakan. Zainal Arifin Mochtar membaca putusan MK sebagai pengakuan bahwa pelanggaran itu ada, dengan penyelesaian yang diserahkan pada “mekanisme tersendiri” menurut UUD, termasuk kategori perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat (NU Online, 7/10/2026).
Ketiga, ada dimensi moral. Lon Fuller menyebut hukum memiliki moralitas internal: jelas, diumumkan, tidak berlaku surut, dan ditegakkan secara konsisten (Fuller, 1969: 39). Pencalonan yang bertumpu pada putusan yang lahir dalam konflik kepentingan dan pada dokumen yang belakangan dibatalkan mencederai moralitas itu. Gustav Radbruch mengingatkan bahwa ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan secara tak tertahankan, kepastian hukum harus mengalah (Radbruch, 1946/2006: 7). Kita memang belum sampai di titik itu, tetapi kepastian yang dibangun di atas cacat prosedur hanyalah kepastian semu.
Ujian Teori Kekuasaan
Max Weber membedakan kekuasaan (Macht), yakni peluang memaksakan kehendak meski ditentang, dari otoritas (Herrschaft), yakni kekuasaan yang diterima karena diyakini sah (Weber, 1978: 53, 212–215). Jalan bertahan mungkin menyelamatkan kekuasaan, tetapi tidak menyelamatkan otoritas. Negara modern bersandar pada otoritas legal-rasional, dan ketika aturan pengisian jabatan dinyatakan dilanggar, keyakinan akan keabsahannya, yang disebut Weber Legitimitätsglaube, ikut terkikis.
Seymour Martin Lipset mengingatkan bahwa pemerintahan yang efektif tetapi kehilangan legitimasi berada pada posisi paling rawan (Lipset, 1959: 86). David Easton membedakan dukungan spesifik yang lahir dari kinerja dan dukungan difus yang lahir dari keyakinan atas keabsahan sistem dan pejabatnya (Easton, 1965: 273). Bertahan mungkin menjaga dukungans pesifik, tetapi dukungan difus sudah tergerus dan tidak dapat dipulihkan dengan program kerja.
Steven Lukes menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja dalam tiga dimensi: keputusan, agenda, dan pembentukan apa yang dianggap wajar (Lukes, 2005: 25–29). Putusan 90/2023 adalah kekuasaan dimensi kedua yang mengubah agenda tanpa perdebatan legislatif. Kini dimensi ketiga bergeser: apa yang dulu diterima sebagai “kehendak rakyat” dibaca ulang sebagai rekayasa. Michel Foucault menambahkan bahwa kekuasaan beredar dalam jejaring wacana (Foucault, 1980: 98). Di media sosial, media arus utama, ruang sidang, dan podcast para ahli, “kebenaran” tentang ijazah diperebutkan, dan di sana jabatan formal tak lagi menjamin kendali atas narasi.
Ujian Ilmu Politik
Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt mencatat bahwa demokrasi masa kini lebih sering dilemahkan dari dalam melalui jalur legal: wasit dikuasai, aturan diubah, lawan disingkirkan (Levitsky & Ziblatt, 2018: 72–96). Mereka menekankan kesabaran institusional (institutional forbearance), kesediaan menahan diri dari memakai kewenangan secara maksimal meski hukum membolehkan (2018: 106–112). Bertahan dengan mencari celah hukum baru berarti mengulang pola yang menjadi sumber masalah.
Richard Katz dan Peter Mair menggambarkan partai kartel yang menyatu dengan negara dan saling menjaga akses atas sumber daya publik (Katz & Mair, 1995: 15–17). Dan Slater menyebut gejala serupa di Indonesia sebagai “jebakan akuntabilitas” (Slater, 2004: 61–64). Selama kartel solid, pemakzulan nyaris mustahil; ketika kader PSI keluar dan fraksi-fraksi bergeser, perlindungan itu runtuh. Edward Aspinall dan Ward Berenschot melukiskan demokrasi Indonesia sebagai arena klientelisme yang bertumpu pada jejaring personal (Aspinall & Berenschot, 2019: 2–8), dan label “Geng Solo”, benar atau tidak, mencerminkan intuisi public tentang lingkaran kekuasaan yang berpusat pada satu kota dan satu keluarga.
Mahfud MD menunjukkan bahwa karakter hukum ditentukan konfigurasi politik: konfigurasi demokratis melahirkan hukum responsif, konfigurasi otoriter melahirkan hukum ortodoks (Mahfud MD, 1998: 7–15). Putusan 90/2023 lahir dari kekuasaan yang memusat; putusan MK dan MA tahun ini lahir ketika konfigurasi itu mencair. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, dan harus dibaca dalam konteks keadilan sosial yang hidup (Rahardjo, 2009: 2–5).
Juan Linz memperingatkan bahwa presidensialisme, dengan masa jabatan kaku dan tanpa mosi tidak percaya, sulit keluar dari krisis legitimasi tan paguncangan (Linz, 1990: 54–55). Bertahan berarti memilih pemakzulan yang panjang; mundur berarti memilih pintu yang jauh lebih murah ongkos politiknya.
Menimbang dan Memutuskan
Timbangan itu condong jelas ke satu sisi. Mundur tidak memerlukan persetujuan Presiden. Menurut Yusril, surat pengunduran diri disampaikan tertulis kepada MPR, yang lalu bersidang menyatakan kekosonga njabatan (CNBC Indonesia, 11/11/2026). Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR memilih Wakil Presidendari dua calon usulan Presiden paling lambat 60 hari (Media Justitia, 11/11/2026). Mahfud MD menyebut jalan ini “akan lebih cepat dan lebih soft”, seraya mengingatkan bahwa selama surat belum masuk, proses pemakzulan tetap harus berjalan (CNN Indonesia, 11/11/2026).
Mundur bukan kekalahan, melainkan bentuk tertinggi kepatuhan pada konstitusi: pengakuan bahwa jabatan public adalah amanah bersyarat, bukan milik pribadi yang dipertahankan dengan segala cara. Bertahan lewat PTUN tidak akan mengubah apa pun secara hukum, tetapi memperpanjang ketidakpastian, menahan energi pemerintahan, dan menyeret Presiden ke pusaran yang bukan miliknya.
Tiga hal perlu dijaga. Pertama, kepastian prosedur: niat lisan harus segera dituangkan dalam surat resmi kepada MPR. Kedua, kesabaran institusional: DPR tidak perlu memaksakan pemakzulan bila pengunduran dir itelah sah, dan Istana tidak perlu menunda pengisian jabatan. Ketiga, pemisahan perkara: kasus penyadapan dan perkara ijazah Presiden ketujuh harus diselesaikan menurut hukumnya masing-masing, bukan dijadikan amunisi balas dendam politik.
Weber benar bahwa kekuasaan tanpa keyakinan akan keabsahannya hanyalah paksaan yang menunggu waktu. Levitsky dan Ziblatt benar bahwa demokrasi rusak oleh langkah kecil yang dibiarkan. Kelsen benar bahwa hukum berlaku sampai dicabut organ yang berwenang, sehingga jalan keluar harus ditempuh di dalam konstitusi. Soekarno berpesan agar bangsa ini tidak sekali-kali meninggalkan sejarah. Di persimpangan ini, sejarah akan mencatat bahwa mundur dengan terhormat lebih mulia dari pada bertahan tanpa legitimasi.@
*Penulis adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
=========================================
